Aceh Dinilai Tidak Siap Dalam Mengelola Keuangan

Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menilai, pengesahan APBA Perubahan 2015 menunjukkan ketidaksiapan eksekutif dan legislatif Aceh dalam mengelola keuangan Daerah. Sehingga saling lempar tanggung jawab antara eksekutif dan legislatif.

Hal tersebut disampaikan Koordinator MaTa Afian kepada AJNN Kamis (05/11) di Banda Aceh

Alfian berharap APBA Perubahan jangan sampai dipaksakan dengan program-program dan proyek-proyek besar yang tidak mungkin dicapai dengan sisa waktu yang sudah sangat singkat tersebut.

“Jangan sampai proyek-proyek dibangun tanpa perencanaan yang matang yang berakibat kerugian keuangan Negara,” ujarnya

Di sisi lain, menurut Alfian, Pemerintah Aceh dan DPRA harus mengingat kembali bahwa Aceh pada APBA 2015 begitu banyak mendapat koreksi dari Mendagri.

Untuk itu, tambahnya jangan sampai apa yang sudah dilarang oleh Mendagri sebelumnya justru dimasukkan pada anggaran perubahan ini, termasuk anggaran-anggaran hibah dan bansos yang diduga untuk program aspirasi sehingga akan memunculkan temuan pada audit BPK nantinya.

“Jangan pula untuk mengejar daya serap yang besar uang Aceh digunakan dengan cara yang tidak efektif dan efesien dengan pola-pola yang selama ini dilakukan seperti pelatihan yang membludak di akhir tahun. Yang kami ketahui, dinas-dinas punya gedung dan aula yang dibangun menggunakan APBA,” tutunya.[]

Sumber: Ajnn