Aceh Utara Teken Piagam Keterbukaan Informasi Publik

10525786_10204283136311557_620341947018524094_nSekda Aceh Utara Isa Ansari menandatangani Piagam Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pada acara sosialisasi dan diskusi publik tentang optimalisasi KIP Aceh Utara di Hotel Harun Square Lhokseumawe, Rabu, 22 Oktober 2014.

Diskusi itu digelar kerja sama Komisi Informasi Aceh (KIA), LSM MaTA (Masyarakat Transparansi Aceh) dan Pemkab Aceh Utara. Di depan para pejabat perwakilan seluruh SKPK Aceh Utara, Sekda Isa Ansari mengatakan penandatangan piagam komitmen ini penting untuk membangun pemahaman yang sama terkait KIP.

Ia mengakui dinamika selama ini di Aceh Utara sulit diakses informasi publik. Walau pemda memiliki website namun belum menyajikan berbagai daftar informasi publik yang penting diketahui masyarakat. Dalam diskusi yang dimoderatori Ketua AJI Lhokseumawe Dimas, Ketua Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Aceh Utara Amiruddin mengatakan pihaknya sudah membuat dapur informasi publik sehingga kegiatan digelar hari ini seperti gayung bersambut.

Ia meminta semua PPID pembantu yang sudah di-SK-kan Bupati agar melaksanakan tugas dengan baik untuk menyediakan data dari masing-masing SKPK.

“PPID Aceh Utara sudah terbentuk sejak 2013. Draf standar SOP pelayanan informasi dan daftar informasi publik kini memasuki tahap penyelesaian. Ruang pelayanan informasi atau media center menunggu kebijakan anggaran dari atasan,” kata Amiruddin yang juga Kabag Humas Pemkab Aceh Utara.

Sementara Ketua Komisi Informasi Aceh (KIA) Afrizal Tjoetra, MSi, memaparkan tentang implementasi KIP di Aceh. Kata dia, informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan atau diterima oleh suatu badan publik berkaitan penyelenggara dan penyelenggaraan negara atau badan publik lainnya sesuai dengan UU KIP serta informasi lainnya berkaitan kepentingan publik.

Ia turut memaparkan penanganan sengketa informasi yang ditangani KIA tahun 2013. Di rinciannya, 13 kasus di tingkat provinsi berkaitan SKPA dan partai politik, 15 kasus lainnya tingkat provinsi yaitu delapan kasus keterbukaan informasi provinsi/pusat dan tujuh kasus SKPA. Sedangkan tingkat kabupaten tiga kasus; Bireuen, Aceh Besar dan Aceh Barat.[Irman I. Pangeran]

Sumber: Atjehpost.co