Anggota DPRK Harap Puskesmas Lebih Terbuka

Anggota DPRK Banda Aceh, Farid Nyak Umar ST meminta agar sektor kesehatan di Banda Aceh, termasuk Puskesmas di Banda Aceh lebih terbuka dalam memberikan informasi kepada publik.

Farid Nyak Umar menyampaikan hal ini saat menjadi narasumber pada seminar bertajuk “Keterbukaan informasi publik sektor kesehatan di Banda Aceh menuju open Puskesmas”. Seminar sehari ini berlangsung di Hotel Grand Nanggroe, Senin (27/10).

“Keterbukaan informasi dari pemerintah sesuatu yang penting diterapkan, apalagi masalah kesehatan. Jadi kita sangat mendorong agar hal ini benar-benar terwujud,” kata Farid.

Farid menjelaskan, keterbukaan informasi publik tersebut mengacu pada UU Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi bagi setiap warga Indonesia. Atas dasar itu, menurutnya, semua instansi pemerintah di Aceh tidak boleh menutup-nutupi setiap informasi yang mestinya diketahui masyarakat, apalagi intansi yang hubungannya sangat dekat dengan masyarakat, seperti rumah sakit, puskesmas dan lain-lain.

Menurutnya, dengan keterbukaan informasi publik tersebut, masyarakat akan berpartisipasi aktif dalam mempercepat pembangunan pemerintah. Kecuali itu, hal tersebut juga diharapkan menjadi salah satu cara mewujudkan pemerintah yang baik dan selalu memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat terutama di sektor kesehatan.

Selain Farid, seminar LSM Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) MaTA bekerja sama Balai Syura Ureung Inoeng (BSUIA) yang tergabung dalam Koalisi untuk Reformsi Birokrasi (KRB) Kota Banda Aceh tersebut, juga diisi oleh narasumber lainnya, di antaranya dr Media Yulizar (Kepala Dinas Kesehatan Banda Aceh), Jehalim Bangun SH (Komisi Informasi Aceh) dan beberapa perwakilan lainnya.

Seminar ini diakhiri penandatanganan nota kesepahaman (MoU) mewujudkan “Open Puskesmas” . MoU ini ditandatangani oleh pihak yang terdiri dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, Komisi Informasi Aceh dan Koalisi untuk Reformasi Birokrasi (KRB) Kota Banda Aceh. Semua pihak yang terlibat dalam penandatanganan tersebut sepakat untuk mempercepat lahirnya “Open Puskesmas” di Kota Banda Aceh dengan melakukan terobosan, seperti menyosialisasi UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik tersebut. Manager Program dan Evaluasi MaTA, Abdullah Abdul Muthalebberharap program tersebut segera direalisasi. [sb]

Sumber: Serambinews.com