Anggota Komisi III Desak Tuntaskan Kasus Korupsi

foto koran*Dalam Pertemuan dengan Kapolda dan Kajati Aceh

Anggota Komisi III DPR RI asal Aceh, Muslim Ayub SH MH mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kepolisian Daerah (Polda) Aceh mengusut tuntas kasus-kasus korupsi di Aceh. Muslim menyatakan, berdasarkan laporan dari akivis antikorupsi, saat ini terdapat puluhan kasus dugaan korupsi yang masih menggantung dan belum bisa disidangkan.

Desakan tersebut disampaikan Muslim Ayub dalam pertemuan dengan Kapolda Aceh, Irjen Pol Husein Hamidi dan Kajati Aceh, Tarmizi SH MH beserta jajaran kedua instansi vertikal tersebut, di Mapolda Aceh Sabtu (22/11). Kunjungan yang dipimpin oleh Ketua Komisi III DPR RI, Aziz Syamsuddin dalam rangka melakukan upaya pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi di Aceh.

Selain Aziz Syamsuddin dan Muslim Ayub, turut hadir pula, Ruhut ‘Poltak’ Sitompul, Ali Umri, dan Hasrul Azwar. “Saya mendapatkan banyak laporan dari teman GeRAK dan MaTA terkait kasus-kasus korupsi yang belum tuntas di Aceh. Totalnya lebih kurang 65 kasus,” kata Muslim.

Dalam pertemuan itu, Muslim memaparkan beberapa contoh kasus yang masih menggantung, berdasarkan data yang diterimanya dari dua lembaga antikorupsi di Aceh. Muslim mengatakan, setiap kasus sudah ditetapkan tersangkanya. “Saya berharap kejaksaan dan polisi dapat dengan segera menuntaskan semua kasus-kasus tersebut sehingga tidak terkesan terjadinya pembiaran,” ujarnya. (Lihat, kasus korupsi belum tuntas)

Terus mengawal
Menanggapi hal itu, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh, Tarmizi mengatakan, akan terus mengawal kasus-kasus tersebut hingga tuntas. Kajati mengakui ada beberapa kasus yang masih “macet”, namun ada yang sudah masuk tahap penyelidikan dan sebagian lagi masih dalam proses audit kerugian negara oleh pihak BPKP Aceh.

Saat ini, kata Tarmizi, pihaknya sedang melakukan pencegahan terhadap penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan aparatur pemerintahan. “Mungkin mereka tidak tahu (aturan), tapi kita akan kawal terus setiap tindakan yang terjadi. Tapi komitmen saya tunggakan ini jangan sampai terjadi pada tahun 2015,” katanya.

Ia menjelaskan, yang perlu dicapai dari pemberantasan korupsi adalah kembalinya kerugian negara sebesar yang dikorupsi oleh pelaku. Selain itu, tambahnya, hal yang terpenting lainnya adalah bagaimana memberi penyadaran hukum kepada masyarakat sehingga tidak menyimpang. “Dengan demikian, maka tingkat pelanggaran akan dapat diminimalisir sendirinya,” pungkas Kajati Aceh.[mz]

Kasus korupsi belum tuntas (antara lain)

  • Dugaan korupsi alat kesehatan (Alkes) Rumah Sakit Umum Teungku Peukan (RSUTP) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) yang bersumber dari APBN senilah Rp 6,3 miliar
  • Dugaan korupsi dana investasi pada Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe (PDPL) senilah Rp 5 miliar
  • Dugaan korupsi dari proyek pembangunan pusat pemerintahan di Aceh Timur, senilah Rp 6,3 miliar
  • Dugaan korupsi proyek pengadaan bibit kakao (coklat) di Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Agara 2012
  • Dugaan penyalahgunaan dana pinjaman Kas Kabupaten Aceh Utara sebesar Rp 7,5 miliar

 

Sumber: Harian Serambi Indonesia, Minggu 23 November 2014