Aroma Korupsi di Sekretariat KIP Aceh Menguat

Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Aspidsus Kejati) Aceh, Teuku Rahmadsyah, S.H., M.H., mengatakan indikasi korupsi di Sekretariat KIP Aceh semakin kuat.

“Malah sangat kuat indikasinya, tapi saya tak bisa bicarakan detilnya karena masih didalami,” kata Rahmadsyah menjawab portalsatu.com ketika ia menjadi pembicara dalam acara memperingati Hari Anti-Korupsi Internasional di Aula FISIP Unsyiah, Kamis, 8 Desember 2016.

Kasus tersebut bermula dari temuan Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) yang menduga ada ‘aroma’ atau indikasi korupsi di tubuh Sekretariat Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh. Hal tersebut berpijak pada temuan bahwa terdapat 21 pegawai di KIP Aceh yang menerima tunjangan dari dua tempat, yakni Pemerintah Aceh dan KPU RI.

MaTA menyebut penerimaan tunjangan ganda tersebut melanggar hukum. Sebab, jika sudah menerima tunjangan dari Pemerintah Aceh tak boleh lagi mengajukan permintaan tunjangan ke KPU RI. Namun, ke 21 pegawai tersebut mengaku tidak menerima tunjangan dari Pemerintah Aceh melalui surat pernyataan. Mereka kemudian mengajukan permohonan tunjangan lagi ke KPU RI. Sehingga, mereka menerima dua kali tunjangan yang diduga melanggar hukum.

Hasil perhitungan MaTA diketahui negara menderita kerugian hingga Rp1.595.022.000. MaTA kemudian merincikan, dari total jumlah tersebut pada enam bulan semester kedua 2014 atau dari Juli hingga Desember, diketahui sebanyak 21 pegawai di KIP Aceh mendapat total tunjangan sebesar Rp368.082.000. Jumlah nominal tunjangan ini bervariasi karena disesuaikan dengan pangkat dan jabatan mereka di Sekretariat KIP Aceh.

Selanjutnya, negara melalui KPU RI juga mengucurkan total tunjangan hingga Rp736.164.000 pada 2015 untuk 21 pegawai di KIP Aceh. Di tahun 2016, ke 21 pegawai ini juga mendapat tunjangan dengan total sebanyak Rp490.776.000 selama delapan bulan, mulai Januari hingga Agustus.

Temuan ini kemudian dilaporkan ke Kejati Aceh pada 9 November 2016 lalu. Saat ini kasus tersebut sedang didalami jaksa. Perhelatan pilkada dipastikan tak akan menghambat pengusutan kasus ini.[]

Sumber: Portal Satu