Bangun RS, Aceh tak Perlu Pinjam Uang Asing

PEMERINTAH Aceh berencana memakai uang pinjaman dari German Development Bank (KfW) untuk membangun sejumlah rumah sakit. Namun ternyata rencana tersebut ditentang keras oleh kalangan LSM dan akademisi.

Seperti diketahui, dana yang akan dipinjam mencapai Rp 1,6 triliun sampai Rp 1,9 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk membangun lima unit rumah sakit regional dan optimalisasi 11 unit rumah sakit daerah, serta 3 unit rumah sakit provinsi.

“Pinjaman itu nanti akan membebani rakyat karena harus membayar utang selama tiga sampai lima tahun ke depan dengan nilai yang sangat besar,” kata akademisi dari Fakultas Hukum Unsyiah, Mawardi Ismail, dalam acara diskusi yang dilaksanakan Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Selasa (3/5).

Selain harus mengembalikan pinjaman, dia khawatir, apabila memakai uang pinjaman itu, maka Pemerintah Aceh akan didikte dalam pemanfaatannya, sehingga ujung-ujungnya dana itu justeru akan kembali mengalir ke negara asalnya.

“Bunga pinjaman yang ditawarkan memang rendah, antara 1 sampai 3 persen. Tetapi persyaratan yang mereka buat bisa membuat kita harus tunduk dan patuh, serta menjadi tak berdaya,” ujar Mawardi. Ia pun menyarankan Pemerintah Aceh menggunakan dana yang bersumber dari otsus dan migas.

Akademisi lainnya, Dr Syukri Abdullah, juga menyatakan hal yang sama. Menurut dia tidak ada alasan meminjam uang karena sumber pembiayaan pembangunan rumah sakit sudah ada, yaitu dari dana otsus dan migas.

“Untuk apa kita buat perencanaan kalau untuk membangun rumah sakit harus menggunakan pinjaman luar negeri? Sementara sumber dana lokal masih cukup untuk membiayainya,” pungkas Syukri.

Dia menambahkan, konsekwensi meminjam uang dari luar negeri adalah kenaikan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. “Kita meminjam uang dengan nilai tukar euro atau dolar AS. Ini sangat berbahaya, begitu nilai tukar rupiah anjlok, maka utang pinjaman jadi membengkak,” timpalnya.

Ketua Ombusman Aceh, Dr Taqwaddin menyatakan sependapat dengan pemikiran para akademisi tersebut. Dia menjelaskan, pemerintah pusat sampai sekarang belum mengabulkan permohonan Pemerintah Aceh untuk meminjam uang dari Jerman. Hal ini disebabkan beban utang luar negeri Indonesia sudah sangat besar, mencapai Rp 1,900 triliun.

“Untuk membayar bunga pinjamannya saja pemerintah sudang pangsan, belum lagi tambahan utang akibat melemahnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing,” ujar Taqwaddin.

Pihak penyelenggara diskusi dari MaTA, Abdullah dan Alfian, menjelaskan, diskusi dilaksanakan dengan maksud untuk memberikan pemikiran positif kepada Pemerintah Aceh dan publik, terhadap bahaya hutang luar negeri.

“Banyak negara-negara di dunia yang hancur ekonominya akibat terlilit utang luar negeri, sehingga membuat rakyatnya jadi miskin dan kelaparan,” kata Alfian.

Atas dasar dampak negatif tersebut, MaTA kemudian membuat diskusi dengan maksud, agar program pembangunan rumah sakit regeonal tetap dilanjutkan, tapi tidak menggunakan dana pinjaman luar negeri, melainkan sumber pembiayan lokal yaitu dana otsus dan tambahan bagi hasil migas secara bertahap.[]

Sumber: Serambi, 4 Juni 2014