BPK Belum Audit Dana Otonomi Khusus Aceh Rp 45 Triliun

Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dipertanyakan karena selama ini tidak mengaudit dana otonomi khusus Provinsi Aceh.

Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh, Alfian, mengatakan dana otsus Aceh dari 2008 hingga 2015 telah terkucur sebesar Rp 45 triliiun, namun tak ketahuan hasil audit BPK.

“Pemerintah daerah hanya memberikan pertanggungjawaban, tidak pernah BPK audit,” ujar Alfian dalam seminar keterlibatan publik di Hotel Sari Pan Pasific, Jakarta, Selasa (3/5/2016).

Alfian berujar ada sejumlah proyek di Pemprov Aceh menggunakan dana otonomi khusus dan itu patut dicurigai. Di antaranya pembangunan Istana Wali Nanggroe di Lampeuneurut, Aceh Besar.

Auditor IV BPK, Rizal Djalil, mengatakan ada sejumlah pertimbangan pemerintah belum mengusut dugaan timbulnya kerugian negara dari penggunaan dana otsus Aceh.

“Aceh bergolak sangat lama, ongkos politik sangat tinggi. Kami akan melakukan audit apabila Pemerintah Aceh meminta audit dana otsus,” beber Rizal di forum yang sama.

Isu penggunaan dana otsus di provinsi paling barat Sumatera itu diakui menjadi persoalan sensitif, sehingga pemerintah dalam hal ini BPK menerapkan sedikit kearifan.

“Ada sedikit kearifan BPK. Laporan di Aceh hanya laporan keuangan biasa saja,” imbuh dia.

Alfian menganggap lucu pertanyaan Rizal jika BPK baru mengaudit penggunaan dana otsus setelah Pemprov Aceh memintanya. “Itu uang negara, lucu kalau audit setelah ada permintaan,” sindir dia.[]

Sumber: Tribunnews