Dana Otsus Aceh Harus Dievaluasi

Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, yang juga Ketua Tim Pemantau Pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Aceh, Papua, dan Yogyakarta, mengatakan dana Otsus Aceh dan Papua harus dievaluasi, baik di tingkat pengelolaan maupun besaran dananya.

Fadli Zon menyampaikan hal ini ketika menjawab Serambi seusai diskusi terarah Otsus Aceh, Papua, dan Yogyakarta, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/6). “Kita tahu ada masalah di dana Otsus dan itu harus diselesaikan. Karenanya kita sedang mencari masukan dari narasumbernya langsung, sehingga ada perbaikan ke depan,” kata Fadli Zon.

Dana Otsus Aceh diberlakukan pertama sekali sejak 2008 dan akan berlangsung hingga 2028. Saat ini, tinggal 12 tahun lagi. “Lantas apa yang akan dikerjakan dengan sisa waktu yang tersedia,” kata Fadli Zon.

Aceh memperoleh dana Otsus setara dua persen Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional selama 15 tahun dan lima tahun berikutnya setara satu persen.

Fadli Zon belum bisa memastikan mengenai nasib dana Otsus tersebut ke depannya. “Dalam rangka itulah kita mencari masukan melalui diskusi seperti ini,” katanya.

Anggota Tim Pemantau lainnya, Ir Tagore Abubakar dan Salim Fakhry, juga mengatakan perlu evaluasi Otsus Aceh. “Harus ada evaluasi. Karena Otsus itu untuk kepentingan masyarakat Aceh,” kata Tagore. (Baca juga: BPK Belum Audit Dana Otonomi Khusus Aceh Rp 45 Triliun)

Sementara itu, Ketua Tim Pemantau Otsus Aceh, Firmandez, menyatakan dalam waktu dekat akan digelar diskusi khusus mengenai Dana Otsus Aceh. “Harus ada evaluasi menyeluruh. Selama ini belam ada evaluasi,” kata politisi Golkar Dapil Aceh 2 ini.

Selanjutnya Tim Pemantau juga akan mengunjungi Papua dan Aceh. “Nanti kita akan keluarkan rekomendasi mengenai Otsus Aceh. Itu harus didahului dengan mendengarkan banyak pihak,” tambah Firmandez.[]

Sumber: Serambi