Daud Pakeh Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi di Kemenag Aceh

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kakanwil Kemenag) Aceh, Drs Daud Pakeh diperiksa sebagai saksi utama oleh penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Banda Aceh terkait dugaan korupsi perencanaan pembangunan Kantor Kemenag Aceh senilai Rp 1,16 dari pagu Rp 1,2 miliar.

Daud Pakeh diperiksa selama empat jam, mulai pukul 09.00 hingga 13.00 WIB dan sempat gugup ketika menjawab penyidik. Ia datang seorang diri mengenakan seragam PNS.

Kajari Banda Aceh, Husni Thamrin SH kepada Serambi mengatakan, ini pemanggilan ketiga terhadap Daud Pakeh. Dua panggilan sebelumnya tidak dipenuhi dengan alasan yang masih diterima.

Menurut Husni, panggilan pertama Daud Pakeh tidak bisa hadir dengan alasan yang masih diterima. Kemudian, pada pemanggilan kedua, Daud Pakeh beralasan sakit, tetapi dia berjanji akan memenuhi panggilan jaksa pada Senin 29 Mei 2017, tetapi tidak juga hadir. “Anehnya pada hari itu dia punya statement di Serambi tentang kloter haji. Berarti tidak sakit dong, sehingga disurati lagi untuk ketiga kali,” ujarnya.

Seandainya Daud Pakeh juga tidak hadir pada panggilan ketiga, kata Husni, maka jaksa akan menyemput paksa untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Husni mengaku geram dengan sikap tidak kooperatif Daud Pakeh. “Saya tidak mau tahu bekingnya siapa. Kalau dia tidak datang hari ini (kemarin–red), besok saya jemput dia,” tegasnya di sela-sela pemeriksaan.

Pekerjaan fiktif
Kasi Pidsus Kejari Banda Aceh, Muhammad Zulfan SH menambahkan, penyidik memintai keterangan Daud Pakeh seputar anggaran, prosedur, perencanaan, pelaksanaan, sampai pertanggungjawaban proyek.

Menurutnya, banyak persoalan yang ditemukan dalam proyek senilai Rp 1,16 miliar itu. Dia mengatakan sudah 31 saksi yang diperiksa sejak kasus itu bergulir. “Kami lagi gali proses ini,” kata Zulfan kepada wartawan.

Ia mengungkapkan, ada dua bagian penting yang ditemukan penyidik saat memeriksa saksi-saksi. Pertama ditemukan pekerjaan fiktif berupa tidak dikerjakannya soldier atau pengukuran kedalaman tanah. Kedua, terjadinya penggunaan surat keterangan ahli (SKA) palsu untuk perencanaan, seolah-olah dilakukan oleh tenaga ahli berkompeten. Sebagian nama ahli yang dicatut tersebar di Banda Aceh, Medan, Jakarta, Bandung, dan Jambi.

Menarikanya, ketika ditanyai oleh penyidik keterlibatan mereka, Zulfan mengatakan mereka mengaku tidak pernah tahu soal proyek itu. Bahkan, ada di antara nama ahli yang dicatut tidak pernah ke Banda Aceh. “Sementara pekerjaan ahli itu dikerjakan oleh orang-orang PT Supernova,” demikian Kasi Pidsus Kejari Banda Aceh.

PPK dan Kontraktor Jadi Tersangka
Selain masih memeriksa Daud Pakeh sebagai saksi utama, pihak Kejari Banda Aceh sudah menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi perencanaan pembangunan Kantor Kemenag Aceh senilai Rp 1,16 dari pagu Rp 1,2 miliar yang bersumber dari APBN 2015 tersebut.

Kajari Banda Aceh, Husni Thamrin menginformasikan, saat ini pihaknya sudah menetapkan dua tersangka dalam kasus tersebut yaitu Yuliardi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kemenag Aceh dan Hendra Saputra selaku Direktur Utama PT Supernova Jaya Mandiri sebagai pihak pelaksana.

Kedua tersangka sudah ditetapkan bulan lalu. Tetapi keduanya belum ditahan karena dinilai masih kooperatif. Husni juga menyatakan, pihaknya saat ini masih terus mendalami kasus ini dengan memeriksa saksi-saksi lain, termasuk memeriksa Kakanwil Kemenag Aceh, Daud Pakeh.[]

Sumber: Serambi