Demokrasi dan Keterbukaan Informasi

Demokrasi dan Keterbukaan Informasi

Demokrasi dan Keterbukaan Informasi – Demokrasi merupakan istilah yang tidak asing lagi. Masing-masing kita punya kalimat tersendiri dalam menerjemahkan kata demokrasi. Secara sederhana, demokrasi mempunyai makna pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Berdasarkan makna tersebut, Negara yang menganut sistem demokrasi adalah Negara yang kedaulatan sepenuhnya beradaditangan rakyat sehingga segala sesuatu itu rakyat yang menentukan, sedangkan pemerintah hanyalah sebagai fasilitator yang mengarahkan agar tujuan rakyat dapat lebih terarah. Demokrasi juga merupakan suatu bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat, baik secara langsung (demokrasi langsung) atau melalui perwakilan (demokrasi perwakilan).

Demokrasi yang selama ini dipahami oleh kebanyakan masyarakat adalah demokrasi prosedural, dimana persoalan demokrasi seolah-olah hanya ada pada tataran saat pelaksanaan pemilu, adanya pers yang bebas dan adanya partai politik. Jika dilihat demokrasi sesungguhnya adalah diberinya ruang kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan, adanya penegakan hukum, keterbukaan informasi yang semuanya berujung pada upaya mensejahterakan rakyat sesuai dengan cita-cita bangsa. Hal-hal seperti ini dengan kata lain disebut dengan demokrasi substansial sehingga antara demokrasi prosedural dan demokrasi substansial adalah saling melengkapi satu sama lain untuk mewujudkan demokrasi yang sesungguhnya.

Munculnya demokrasi telah mengubah perpolitikan didunia sehingga memberi harapan baru terhadap kedaulatan rakyat. Indonesia sendiri merupakan salah satu Negara yang menganut sistem demokrasi dan Aceh yang merupakan bagian dari Indonesia sedang menumbuh-kembangkan sistem demokrasi yang disebut-sebut sebagai “laboratorium” demokrasi di Indonesia. Pun demikian, demokrasi yang sedang dikembangkan di Aceh akan mengalami “lumpuh layu” tanpa dibarengi dengan adanya keterbukaan informasi, artinya keterbukaan ini merupakan salah satu dari beberapa hal yang harus diaplikasikan guna mendukung pelaksanaan demokrasi yang seutuhnya.

Mengingat pentingnya informasi, UUD 1945 pasal 28 (f) mengamanatkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Lebih lanjut lagi, dengan ditetapkannya UU no 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik membawa angin segar dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Terlebih pada masa pemerintahan sebelum reformasi, informasi ditutup sehingga masyarakat tidak bisa terlibat dalam proses pembangunan karena keterbatasan informasi yang diberikan.

Keterbukaan informasi juga akan membawa dampak positif bagi pemberantasan korupsi, artinya dengan diberikan akses masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam setiap rangkaian kegiatan pemerintah mulai dari tahapan perencanan hingga pada tahapan pertanggungjawaban. Dengan demikian, adanya partisipasi yang bermula dari pemberian akses informasi, niat jahat para elite untukmelakukan tindakan korupsi akan sedikit terkekang dikarenakan adanya pengontrolan dari masyarakat luas. Dan ini juga akan memberikan dampak positif terhadap upaya mewujudkan pemerintahan yang baik karena pondasi utamanya sudah terbentuk. Sehingga secara sederhana dapat diartikan, keterbukaan informasi adalah wujud dari demokrasi.

Akses Informasi Di Jamin
Ditetapkannya UU no 14/2008 semakin membuka peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan akses informasi sehingga nantinya diharapkan secara perlahan akan meruntuhkan rezim ketertutupan yang selama ini menjadi bagian dari birokrasi di Indonesia. Kehadiran aturan ini juga sangat beralasan karena selama ini integritas para elite pemerintah kita telah“tercabik-cabik” dengan berbagai masalah yang dapat melunturkan semangat demokrasi. Peraturan ini yang ditetapkan pada April 2008 tersebut tidak serta merta langsung di implementasikan akan tetapi menunggu batas waktu dua tahun untuk kesiapan pemerintah agar tidak terkejut dengan datangnya ombak demokrasi. Hal ini semakin membuktikan bahwa selama ini keterbukaan informasi bagi elite pemerintah merupakan momok yang menakutkan.

Dalam UU yang ditetapkan pada 30 April 2008 setidaknya ada lima hal yang diatur, yaitu jenis-jenis informasi yang dapat diperoleh publik, mekanisme memperoleh informasi, komisi informasi dan hukuman caranya, penyelesaian sengketa informasi, serta ketentuan-ketentuan pidana sebagai sanksi atas pelanggaran implementasinya. UU ini juga mengatur empat jenis informasi, yaitu informasi yang wajib di sediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang diumumkan serta merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan informasi yang dikecualikan.

Termasuk dalam kategori informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala adalah informasi yang berkaitan dengan badan publik, informasi kinerja dan laporan keuangan, serta informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Informasi ini wajib diumumkan paling singkat enam bulan sekali. Informasi yang wajib di umumkan secara serta merta adalah informasi yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Sementara informasi yang wajib tersedia setiap saat adalah informasi-informasi yang dikuasai ole hbadan publik yang berkaitan dengan kebijakan, program, kegiatan, serta pengeluaran tahunan badan publik (Maulana, 2011).

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Seknas Fitra, yang meminta informasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2010 kepada 69 dari 163 badan publik di Indonesia sejak Juni dan Juli 2010, sebanyak 41 dari 69 badan publik tidak merespon ketika dimintai informasi mengenai DIPA 2010. Sementara, ada 13 badan publik yang merespon tetapi tidak memberikan DIPA dan 15 badan publik yang merespon dan memberikan DIPA. Badan publik yang dimintai informasi terdiri dari eksekutif (34 kementerian), legislatif (MPR, DPR, DPD), yudikatif dan penegak hukum (KPK, Kejagung, Kepolisian, MA dan MK), lembaga pemerintahan non kementerian (19 dari 22) dan badan lain seperti komisi, dewan dan komite (9 dari 56) (www.detiknews.com, 01/12/2010).

Dari studi tersebut terlihat bahwa, para elite pemerintah kita belum siap mengadopsi sistem pemerintahan modern, artinya meskipun aturan tentang keterbukaan informasi sudah berlaku akan tetapi masih ada juga para elite pemerintah yang merasa risih. Hal ini menimbulkan paradigma masyarakat bahwa pengelola pemerintahan itu masih ada yang belum beres. Harusnya kehadiran UU untuk menjamin keterbukaan informasi memberi warna baru dalam hidup bernegara, bukan malah menjadi hambatan dalam menjalankan roda pemerintahan.

Diharapkan, dengan kehadiran UU ini akan mengubah pola pikir elite pemerintahan kita untuk sedianya bersikap terbuka sehingga cita-cita demokrasi yang seutuhnya akan berjalan maksimal. Apalagi Aceh sebagai “ladang” inovasi-inovasi lahirnya demokrasi harus menunjukkan kepada publik bahwa demokrasi di Aceh bukan hanya sekedar demokrasi prosedural tapi juga mengaplikasikan demokrasi substansial. Semoga.

Penulis : Baihaqi
Siswa Sekolah Demokrasi Aceh Utara dan Aktivis MaTA

Sudah pernah di publish di Acehinstitute.org, Edisi 19 Agustus 2011