Dewan Gagal Paripurnakan Kebijakan dan Prioritas Anggaran 2015

DPRK Lhokseumawe gagal menggelar rapat paripurna beragendakan penyerahan dokumen KUA dan PPAS 2015 dari eksekutif kepada legislatif, Senin, 24 November 2014. Pasalnya, Tim Anggaran Pemerintah Kota (TAPK) Lhokseumawe hingga kini belum menuntaskan dokumen Kebijakan Umum Anggaran serta Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (KUA dan PPAS).

Informasi diperoleh ATJEHPOST.co, mulanya dijadwalkan dokumen KUA dan PPAS 2015 akan diserahkan ke DPRK pada Senin pekan lalu. Lantaran gagal diserahkan, kembali diagendakan rapat paripurna pada hari ini. “Sudah dua kali dengan hari ini, tidak jadi (rapat) paripurna,” ujar satu sumber.

Sekretaris Dewan (Sekwan) Lhokseumawe, Muzakir Idris ditemui siang tadi membenarkan hal itu. “Rencana hari ini rapat paripurna, tapi tidak jadi, karena (KUA dan PPAS 2015) masih ada perbaikan, angkanya belum final. Kalau final dalam minggu ini nanti langsung diparipurnakan,” kata Muzakir Idris alias Moris.

Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Lhokseumawe, T. Adnan saat dihubungi, Senin sore, mengatakan, KUAS dan PPAS 2015 belum tuntas. “Belum dirasionalkan, (antara pendapatan dan belanja) masih defisit,” ujar Adnan.

“Usulan-usulan (kegiatan) dari dinas kan banyak, akan kita sesuaikan dengan pendapatan kita, jadi perlu kita rasionalkan lagi sesuai kemampuan anggaran. (Usulan kegiatan) yang dinilai kurang mendesak, kita tunda dulu,” kata dia lagi.

Ditanya berapa lama proses rasionalisasi PPAS itu, Adnan mengatakan, “Sekitar seminggu lagi, karena kita panggil dinas satu-satu. Pokoknya kita nggak buru-buru. Yang penting anggaran kan mantap, dan masih ada waktu untuk itu”.

Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) Alfian menduga kondisi tersebut terjadi akibat tarik menarik kepentingan antara eksekutif dan legislatif melalui proses politik anggaran. “Tidak menutup kemungkinan banyak anggaran diplotkan untuk pengadaan kendaraan dinas dan belanja rutin atau belanja aparatur, sehingga terjadi defisit,” ujarnya.

MaTA mengajak semua elemen sipil di Lhokseumawe mengawal proses pembahasan KUA dan PPAS hingga rancangan APBK 2015 di DPRK. “Patut diwaspadai terjadi deal-deal antara eksekutif dengan legislatif yang hanya menguntungkan kedua belah pihak, sehingga merugikan rakyat Lhokseumawe,” kata Alfian.[Irman I. Pangeran]

Sumber: Atjehpost.co