Dewan Sibuk dengan Tatib, APBA 2015 Terabaikan

Masyarakat Transparansi Anggaran(MaTA) menilai lambatnya pembahasan kelengkapan dewan telah berdampak terhadap pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) 2015. Padahal saat ini sudah memasuki Desember 2014 yang seharusnya DPRA sudah membahas KUA PPAS 2015.

“Sekarang sudah masuk akhir tahun 2014, tapi untuk KUA PPAS 2015 saja belum dibahas oleh 81 wakil rakyat tersebut dengan alasan kelengkapan dewan belum selesai. Maka dapat dibayangkan kapan APBA dapat disahkan,” kata Koordinator Bidang Advokasi Anggaran dan Kebijakan Publik, Masyarakat Tansparansi Aceh (MaTA) Hafidh kepada wartawan di Banda Aceh, Senin (8/12/14).

Hafidh mengatakan rterlarutnya penetapan Tata Tertib (Tatib) DPRA dan Alat Kelengkapan Dewan membuat fungsi parlemen sampai saat ini stagna. Sehingga kewajiban membahas APBA tahun 2015 terbaikan.

Pengusulan formasi wakil ketua hingga 5 orang pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan berbagai argumentasi diprediksi akan menimbulkan kegaduhan baru di kalangan dewan. Sehingga akan menyandra hak-hak rakyat. “Akan banyak energi dan waktu yang tersita yang tidak berdampak kepada rakyat Aceh,” ujarnya. .

Mestinya, potret kinerja DPRA priode sebelumnya menjadi acuan bagi DPRA yang baru, dengan meletakkan fondasi kuat diawal kerja mereka. Begitu juga pada fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

MaTA menilai apabila kekisruhan di parlemen semakin berlarut, didorong semangat bagi-bagi kekuasaan, besar kemungkinan DPRA priode ini akan mengawali tahun pertama ini dengan prestasi buruk.

Dengan terlambatnya pengesaha APBA 2015, maka pelayanan publik otomatis akan terganggu. Persoalan daya serap anggaran akan kembali terjadi sehingga berpengaruh pada kualitas belanja APBA 2015.

“Karenanya kami mendesak DPRA priode 2014-2019 untuk bekerja sesui fungsi dengan tidak menyandera hak-hak rakyat,” pinta Hafidh.[Juli P Mudo]

Sumber: Habadaily.com