Putusan Dasni; Ancaman Pemberantasan Korupsi di Aceh

Ancaman Pemberantasan Korupsi di Aceh

Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) akan menggelar diskusi rutin dengan tema “Putusan Dasni; Ancaman Pemberantasan Korupsi di Aceh”. Diskusi yang akan melibatkan beberapa akademisi dan kalangan masyarakat sipil serta para jurnalis akan digelar di Sekretariat MaTA, Kamis (3/9/2015).

Peneliti Hukum MaTA, Sari Yulis mengatakan, tujuan diskusi digelar untuk melahirkan gagasan kritis yang akan dijadikan sebagai masukan versi masyarakat sipil di Aceh terhadap putusan Dasni Yuzar Cs yang nantinya akan diserahkan kepada Mahkamah Agung. “Selain itu, juga untuk melahirkan dan menyepakati strategi advokasi bersama untuk mengawal putusan kasus Dasni Yuzar Cs pada tingkat kasasi,” sebut pria yang akrab disapa yulis.

Diskusi ini merupakan serangkaian langkah advokasi yang dilakukan oleh MaTA karena Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banda Aceh telah menjatuhkan vonis bebas terhadap kasus dugaan korupsi hibah untuk yYayasan Cakradonya di Lhokseumawe. “Padahal, sesuai dengan audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh, kerugian yang ditimbulkan dalam kasus ini mencapai Rp. 1 Miliar,” ungkap Yulis.

Alumni Hukum Universitas Malikussaleh menambahkan, dalam kasus yang menjerat Dasni Yuzar yang juga Sekda Kota Lhokseumawe dan Amir Nizam serta Reza Maulana yang merupakan Direktur dan Sekretaris Yayasan Cakradonya dinyatakan tidak bersalah oleh 2 dari 3 Majelis Hakim yang melakukan persidangan. “Ini kan aneh, antara hakim terjadi silang pendapat,” kata Yulis.

Menanggapi putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Lhokseumawe mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Jaksa menilai, putusan majelis hakim tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di persidangan. “Kami mengapresiasi langkah yang diambil oleh JPU Kejari Lhokseumawe, karena kami menilai putusan bebas ini merupakan ancaman bagi keberlanjutan pemberantasan korupsi di Aceh,” pungkas Yulis.