DPRA Bentuk Tim Monitoring Dana Otsus, MaTA: Hanya Menguras Anggaran

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Dana Otonomi Khusus dan Migas. Pembentukan tim ini sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Nomor 2/PMP/DPRA/2018 yang ditandatangani langsung oleh Ketua DPRA, Tgk Muharuddin pada 12 Februari lalu.

Berdasarkan surat keputusan yang diperoleh Serambi, tim ini beranggotakan sebanyak 30 orang. Sebanyak empat orang sebagai pengarah dari unsur pimpinan DPRA, kemudian untuk ketua ditunjuk Efendi ST dari Partai Aceh yang juga Ketua Komisi III. Selanjutnya, Mohd Al-Fatah SAg sebagai wakil ketua, serta sekretaris Anwar Ramli SPd. SK tersebut juga berisi susunan anggota lainnya dari berbagai fraksi

Anggota DPRA, Iskandar Usman Al-Farlaky membenarkan adanya SK tersebut. Dirinya juga termasuk dalam anggota tim. “Benar. Di SK-kan sejak 12 Februari oleh pimpinan DPR Aceh. Dipimpin oleh saudara Efendi. Saya sendiri sebagai anggota. Namun nama-nama lengkapnya nanti bisa dicroscek di-SK-nya,” kata Ketua Fraksi Partai Aceh ini.

Menurut dia, tujuan pembentukan tim ini untuk melakukan pengawasan dan evaluasi penggunaan Tambahan Dana Bagi Hasil Migas (TDBH) dan Otsus, baik di provinsi maupun di kabupaten/kota yang meliputi perencanaan, pengalokasian, dan pelaksanaan.

“Kita akan melakukan koordinasi, konsultasi dan pertemuan-pertemuan dengan unsur pemerintah, baik pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota, serta penegak hukum terkait optimalisasi penggunaan dana migas dan otsus,” kata Iskandar.

Selain itu, tambah dia, tim ini juga akan merumuskan draft rencana perubahan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2016 tentang tata cara pengalokasian tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi dan penggunaan dana otonomi khusus Aceh.

“Nanti kita juga akan memberikan saran dan pendapat terhadap pengelolaan dana otonomi khusus baik provinsi maupun kabupaten/kota. Melakukan upaya-upaya optimalisasi dan eksistensi pemberlakuan Otsus Migas sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh,” demikian Iskandar Usman Al-Farlaky.

MaTA: Hanya Menguras Anggaran
Sementara itu, Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian, menilai, pembentukan tim pengawas (monitoring) dan evaluasi penggunaan dana otonomi khusus (otsus) dan migas oleh DPRA hanya akan menguras anggaran daerah. Sebab, posisi anggota DPRA juga melekat sebagai pengawas dana otsus dan migas.

“Seharusnya fungsi mereka bisa dioptimalkan, kenapa dibentuk tim lagi? Karena di satu sisi juga menguras anggaran. Jadi publik harus menolak, karena salah satu fungsi DPR itu sendiri mengawasi penggelolaan dana otsus,” ujar dia.

Menurutnya, yang perlu dilakukan anggota DPRA adalah mengefektifkan fungsinya sebagai pengawas, bukan membentuk tim baru. Pembentukan tim bukan satu solusi mengingat saat ini tim pemantau dana otsus sudah ada dari DPR RI.

“Kalau dibentuk tim akan menguras anggaran daerah. Itu jelas sangat boros dan perlu ditolak. Ini sama saja akal-akalan mereka untuk menguras anggaran daerah. Jadi (pembentukan tim) ini harus ditolak,” tukas aktivis anti rasuah ini.

Selama ini, fungsi pengawasan dari DPR RI saja tidak jalan. Padahal, dana otsus yang telah diterima Aceh hampir Rp 68 triliun. Sementara dampak dari penggunaan dana otsus tidak terlihat, seperti bidang infrastruktur. “Karena otsus dibangun berbasis keinginan bukan kepentingan rakyat. Kalau DPR serius, hari ini tidak perlu buat tim pengawas lagi. Dengan fungsinya bisa memanggil pejabat berwenang, karena fungsinya secara undang-undang jelas, salah satunya pengawasan selain bugeting dan legislasi,” pungkas Alfian.

Dia berharap DPRA membatalkan pembentukan tim tersebut. “Kalaupun tim ini dipaksakan untuk dibentuk, maka patut dicurigai. Kita menolak secara tegas pembentukan tim ini. Fungsi mereka yang sudah ada itu harus dioptimalkan,” tegasnya.[]

Sumber: Serambi