‘Duet Maut’ Korupsi dan Perusakan Hutan di Aceh

Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menilai, kasus korupsi di sektor kehutanan sedang marak terjadi. Tindak kejahatan tersbut dipraktikkan dengan berbagai modus. Selain itu, korupsi di sektor kehutanan juga berafiliasi dengan tindak kejahatan lain.

Hal itu disampakan oleh Koordinator Bidang Anti Korupsi dan Monitoring Peradilan MaTA, Baihaqi, dalam acara training investigasi dan advokasi kasus korupsi, Selasa (28/10/2014) di Banda Aceh.

Menurut Baihaqi, trend korupsi dalam kurun satu dekade terakhir semakin kompleks dan menyebar ke berbagai sektor. Bila dalam satu dekade terakhir, kata dia, sorotan publik lebih banyak pada korupsi sektor pengadaan barang dan jasa, atau trend korupsi politik yang semakin meningkat. Namun, ada hal yang kerap terlewatkan oleh mata publik, bahwa saat ini korupsi sektor tata kelola hutan dan lahan, kian menjadi daya rusak baru bagi negeri ini.

Meluasnya kejahatan kehutanan, sebut Baihaqi, diduga karena kejahatan tersebut terjadi bersamaan atau disertai dengan bentuk kejahatan lain, terutama kejahatan korupsi dan pencucian uang. Hal itu, sambung Baihaqi, pada akhirnya prilaku korupsi ini dapat melemahkan atau menghilangkan integritas dalam sistem pengelolaan hutan, terutama dalam kegiatan pengawasan, yang memungkinkan atau memudahkan pelaku kejahatan beraksi.

Berdasarkan catatan MaTA, terang dia, korupsi yang terjadi diperkirakan di hampir semua tahapan kegiatan di bidang kehutanan, mulai dari pemberian izin usaha, pengawasan penebangan, pengangkutan, pengolahan, perdagangan antar pulau sampai dengan ekspor kayu dan hasil hutan lainnya.

“Korupsi dan pencucian uang, secara langsung maupun tidak langsung, berkorelasi secara positif dengan kejahatan kehutanan yang mengakibatkan kerusakan hutan,” ujar Baihaqi.

Ia menjelaskan, data pihaknya menunjukkan, hutan Aceh pada tahun 2008 seluas 3. 523.925 hektar atau 60,37% dari luas daratan Aceh, sedangkan pada tahun 2010, luas hutan Aceh tinggal 2.291.080 hektar atau 40,36%. Artinya, dalam waktu dua tahun, telah terjadi pengurangan luas kawasan hutan (deforestasi) sebesar 20,01% di Aceh. Pada tahun 2011-2012, lanjutnya, terdapat penambahan laju deforestasi seluas 21.464,7 hektar.

“Adapun luas lahan kritis Provinsi Aceh tahun 2011 yaitu 744.954 hektar, setara dengan 21 persen dari total kawasan hutan yaitu 3. 599.288,68 Hektar,” urai Baihaqi.

Baihaqi menuturkan, hal itu terjadi karena salah satu penyebabnya adalah upaya penggunaan perangkat anti korupsi dan anti pencucian uang di sektor kehutanan masih menjadi sebuah hal baru. Bahkan, kata dia, ada yang menganggap, penggunaan kedua perangkat hukum tersebut akan membuat penanganan tindak pidana di sektor kehutanan menjadi tidak fokus, dan berakibat pada lemahnya penyidikan dan penuntutan di pengadilan.

“Sebenarnya penegak hukum dapat memilah apakah sebuah kasus hanya berkaitan dengan kejahatan kehutanan, ataukah juga berkaitan dengan kejahatan korupsi dan pencucian uang.”

Berdasarkan pantauan MaTA, kata Baihaqi lagi, selama ini baru KPK yang dapat dianggap berhasil membongkar kasus korupsi bidang tata guna lahan dan hutan. Akan tetapi, untuk mengurus itu kapasitas KPK sangat terbatas, jika dibandingkan dengan luasnya wilayah dan besarnya skala deforestasi.

“Oleh karena itu, penegakan hukum terkait dengan tata guna lahan dan hutan akan sangat tergantung pada performa Kepolisian, Kejaksaan dan partisipasi masyarakat,” imbuhnya.

MaTA berharap, akan ada peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya partisipasi publik dalam mendorong terwujudnya pengelolaan sektor kehutanan dan tataguna lahan di Aceh.

Training yang diselenggarakan MaTA ini, dipandu oleh oleh aktivis dari Indonesian Corruption Watch (ICW) Emerson Juntho dan Tama S Langkun. Selain itu, juga turut dihadiri dan menjadi narasumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta aktivis lingkungan yang juga mantan direktur Walhi Aceh TM Zulfikar. [Sd]

Sumber: Atjehlink.com