Dugaan Politik Korup Lewat “Hamba Hukum”

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh menemukan sejumlah kejanggalan pada salinan putusan perkara perdata antara kontraktor dengan Pemerintah Aceh, terkait sengketa proyek tanggap darurat 2009-2010. Gugatan dan putusan ini disinyalir bernuansa politik korupsi.

Temuan ini pun akan dilaporkan ke Komisi Yudisial (KY), sementara sisi korupsinya akan dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh tim Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) bersama Koalisi NGO HAM Aceh. Hal ini disampaikan LBH bersama MaTA, dan Koalisi NGO HAM di kantor LBH Banda Aceh, Kamis (3/10).

Direktur LBH Banda Aceh, Mustiqal Sahputra mengatakan, kasus tersebut hasil monitoring di Pengadilan Negeri (PN) Banda Aceh baru-baru ini. Perkara ini sebelumnya memang dalam pemantauan, karena proyek yang dijadikan sengketa sejak awal sarat masalah.

“Kasus ini sudah lama kami pantau bersama kawan-kawan MaTA dan Koalisi NGO HAM Aceh. Paska putusan, kami membedahnya. Kasus proyek yang disebut tanggap darurat ini sejak awal memang sudah memiliki banyak indikasi. Mulai dari penganggaran, jenis proyek hingga proses penunjukkan rekanan secara langsung sesuai temuan audit BPK,” kata Mustiqal.

Koordinator Monitoring Peradilan LBH, Zulfikar SH menjelaskan, pada tahun 2010 Pemerintah Aceh menganggarkan anggaran untuk kegiatan pengendalian banjir di Aceh Rp245.812.804.218, dan pembangunan prasarana pasar senilai Rp110.173.786.300. Di tahun yang sama, Dinas Pengairan Aceh kemudian merealisasikan 54 paket proyek dengan total anggaran Rp251. 244.570.000, yang katanya merupakan proyek tanggap darurat dan telah dikerjakan pada tahun 2009 dan 2010.

“Namun anggaran ke-54 proyek ini tidak langsung dilunaskan Pemerintah Aceh, dalam hal ini Dinas Pengairan kepada kontraktor. Tetapi dibayar bertahap. Kemudian, dari hasil audit BPK tahun 2011 menemukan sejumlah masalah pada 54 paket proyek Dinas Pengairan ini. Seperti, ada proyek yang tidak boleh PL. Sebagian proyek juga bukan bagian dari tanggap darurat,” jelasnya.

Atas hasil audit BPK tersebut, tambah Zulfikar, Pemerintah Aceh atau Disas Pengairan Aceh tidak lagi membayarkan sisa uang rekanan, karena dikhawatirkan akan akan bermasalah. Apalagi BPK menyebut, kasus ini dapat merugikan keuangan negara atau daerah. Karena tidak dibayarkan, para kontraktor kemudian menempuh jalur hukum dengan menggugat Pemerintah Aceh dan Dinas Pengairan Aceh secara perdata ke PN Banda Aceh. Dari 48 rekanan yang menggugat, 26 perkara sudah diputuskan. Ironisnya, gugatan ke-26 perusahaan ini dikabulkan hakim alias mengalahkan tergugat (Pemerintah Aceh).

“Hal ini kemudian yang membuat dugaan kami telah terjadi keputusan aneh dalam perkara tersebut. Sebab, hasil audit BPK sendiri sudah mengatakan bahwa proyek itu bermasalah, ada proyek yang bukan masuk tanggap darurat, kenapa kemudian gugatan rekanan dikabulkan,” tegas Zulfikar.

Lebih ironis lagi, tergugat atau Pemerintah Aceh tampak seperti tidak melakukan perlawanan atau pembelaan diri atas gugatan tersebut. Dari 26 gugatan yang mengalahkan penggugat, hanya 14 gugatan yang diajukan banding, 1 kasasi dan 1 telah dicabut. “Kejanggalan-kejanggalan ini yang membuat dugaan perkara dan keputusan PN ini bernuansa politik korup,” katanya. (amin/01)

Sumber: www.harianaceh.co