Elemen Sipil Aceh Curiga Putusan Pengadilan Terkait Dana Tanggap Darurat

Putusan Pengadilan perkara perdata yang digugat oleh kontraktor pada Pemerintah Aceh terkait dengan proyek tanggap darurat tahu 2009-2010 dianggap oleh sejumlah elemen sipil di Aceh sarat dengan praktek korupsi yang merugikan keuangan negara dan ada banyak kejanggalan dalam putusan pengadilan itu.

Dalam materi gugatan secara perdata yang dilayangkan oleh kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut terdapat 46 rekanan yang menggugat Pemerintah Aceh, 26 perkara sudah putus dan semua dimenangkan oleh penggugat. Sedangkan Pemerintah Aceh tidak berkutik atas gugatan itu. Pemerintah Aceh bahkan membenarkan apapun yang digugat oleh penggugat.

Koordinator Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh, Mustiqal Syahputra mengatakan merasa aneh ketika gugatan yang dilayangkan itu semua dimenangkan oleh penggugat. “Aneh memang gugatan ini, dari 26 perkara yang telah putus, hanya 14 perkara banding, 1 kasasi dan 1 dicabut. Ironisnya Pemerintah Aceh terkesan tidak ada upaya hukum lain untuk memperjuangkan kekalahan yang dialaminya,” kata Mustiqal Sahputra, Jumat (3/10) di Banda Aceh.

Mustiqal Sahputra menjelaskan bahwa kasus tersebut sudah lama menjadi perhatian elemen sipil di Aceh, terutama LBH Banda Aceh, Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) dan Koalisi NGO HAM Aceh telah melakukan monitoring di Pengadilan Negeri (PN) Banda Aceh. Bahkan perkara ini jauh hari sebelum masuk pengadilan sudah menjadi perhatian mereka.

“Kasus ini sudah lama kami pantau, paska adanya putusan dari PN Banda Aceh, lalu kami membedahknya karena kami mencium ada penyimpangan dalam kasus tersebut dan Pemerintah Aceh terkesan pasrah,” tukasnya.

Konon lagi, lanjutnya, sejak proyek ini dijalankan sudah banyak terdapat indikasi korupsi. Baik itu sejak memulai penganggaran, jenis proyek hingga proses penunjukan rekanan secara langsung yang diluar prosedur hingga adanya temuan ketika audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

Sementara itu Koordiantor MaTA, Alfian menilai banyak kejanggalan dalam persidangan tersebut. Pasalnya kejanggalan yang paling kentara terlihat ketika PN Banda Aceh memenangkan gugatan tersebut. Padahal sudah jelas-jelas BPK telah menyatakan ada temuan dalam audit yang dilakukan oleh mereka.

“Ironis memang, sudah ada temuan dari BPK, tetapi masih tetap saja dimenangkan oleh penggugat,” imbuh Alfian.

Mulanya proyek tanggap darurat itu memang dikerjakan oleh rekanan dengan biaya ditanggung sepenuhnya oleh rekanan sendiri. Baru kemudian rekanan tersebut dibayar kemudian setelah proyek itu dikerjakan, sedangkan anggaran belum dianggarkan sebelumnya oleh Pemerintah.

Namun kemudian dalam perjalanan BPK menemukan ada kejanggalan pada proyek tersebut. Sehingga BPK mengeluarkan hasil audit bahwa proyek tersebut bermasalah dan meminta Pemerintah Aceh untuk menghentikan pembayarannya.

“Kemudian kami menduga agar legal untuk memuluskan pembayaran, rekanan itu menggugat Pemerintah Aceh agar legal dalam melakukan pembayaran dengan adanya putusan pengadilan, inilah yang kami maksud ada kejanggalan,” jelasnya.

Proyek ini bermula pada tahun 2010, Pemerintah Aceh menganggarkan dana untuk kegiatan pengendalian banjir di Aceh, sebesar Rp 245.812.804.218, dan pembangunan prasarana pasar Rp110.173.786.300. Di tahun yang sama, Dinas Pengairan Aceh kemudian merealisasikan 54 paket proyek dengan total anggaran Rp 251. 244.570.000, yang katanya merupakan proyek tanggap darurat dan telah dikerjakan pada tahun 2009 dan 2010.

Namun anggaran ke-54 proyek ini tidak langsung dilunasi Dinas Pengairan pada kontraktor. Namun dibayar bertahap, dan hingga kini uang para kontraktor tersebut belum dilunasi Pemerintah Aceh. Para kontraktor kemudian menempuh jalur hukum dengan menggugat Pemerintah Aceh dan Dinas Pengairan Aceh secara perdata ke PN Banda Aceh.[Acal]

Sumber: Habadaily.com