Harapan Baru pada Wakil Rakyat

Mustafa Kamal

Hari ini lembaran baru perjalanan bangsa Indonesia kembali ditorehkan. Sebanyak 560 orang legislator dan 132 senator periode 2014-2019 resmi mengucapkan sumpah atau janji mereka sebagai wakil rakyat. Mereka bersumpah kepada Tuhan Yang Maha Esa akan memperjuangkan kepentingan rakyat demi kepentingan bangsa dan negara.

Rakyat yang menjadi aktor utama dalam memilih para wakilnya tersebut, tentunya berharap dan sangat menaruh harapan kepada para wakil rakyat yang baru ini jangan sampai mengkhianati dan melukai hati rakyat. Para wakil rakyat ini tentu harus selalu ingat dengan sumpah dan janji yang mereka ucapkan. Sumpah dan janji ini bukan baru kali ini saja dilakukan tetapi sudah pernah pada pelantikan-pelantikan anggota DPR sebelumnya.

Dalam sumpah dan janjinya mereka akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat / Dewan Perwakilan Daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain itu mereka juga akan menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dan daerah daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan. Kemudian akan memperjuangkan aspirasi rakyat /daerah yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Jika dilihat dan ditelaah lebih dalam sumpah dan janji tersebut sangat-sangat berat untuk dipikul, karena mereka wajib untuk berlaku adil, bekerja bersungguh-sungguh demi kepentingan bangsa bukan demi kepentingan pribadi, golongan ataupun partai, dan mereka juga wajib memperjuangkan aspirasi rakyat yang mereka wakili. Semua itu wajib dilakukan oleh para wakil rakyat, karena mereka sudah disumpah.

Harapan Untuk Wakil Rakyat
Sebenarnya kita sudah sangat “jengkel” dengan wakil rakyat selama ini, kehadiran mereka sebagai representasi rakyat di parlemen tidak berbuah dampak yang positif bagi peningkatan kesejahteraan. Ungkapan kekesalan juga pernah hadir dalam sebuah lirik lagu musisi yang melegenda “Wakil rakyat seharusnya merakyat, jangan tidur waktu sidang soal rakyat”. Lirik lagu dengan judul Surat Buat Wakil Rakyat karya Iwan Fals tersebut menggambarkan fakta yang terjadi di Senayan, tempat para wakil rakyat bangsa ini bersantai, bukan bekerja. DPR yang seharusnya memperjuangkan aspirasi rakyat kepada pemerintah justru dijadikan “budak” partai.

Dengan rentetan buruk kinerja anggota dewan periode sebelumnya rakyat tentunya berharap lebih pada anggota dewan periode ini jadi hal yang perlu dihindari adalah dengan tidak bermoral rusak yang sarat dengan korupsi. Moral dan etika, dua modal utama yang harus dimiliki seorang wakil rakyat. Sesuai dengan agama dan kepribadian bangsa. Tidak korupsi, tidak main wanita, tidak berfoya-foya, apalagi jalan-jalan ke luar negeri dengan uang rakyat dengan modus untuk studi banding. Andai saja setiap orang yang mencalonkan diri sebagai wakil rakyat dites moral dan etikanya dahulu, tidak hanya kecerdasannya. Hal ini karena kecerdasan akan kalah dengan nafsu “setan” yang selalu menggoda manusia terutama yang dekat dengan kekuasaan.

Disamping itu wakil rakyat harus bernurani rakyat bukan malah tidak mengerti apa yang diinginkan rakyat. Keadaan seperti inilah yang membuat ironis bangsa ini. Bukan hanya tidak mengerti saja, tetapi juga tidak mendengar dan tidak mau belajar dari apa yang terjadi selama ini. Andai saja wakil rakyat kita paham apa yang diinginkan rakyatnya, tentu keadaan rakyatnya yang terus-menerus hidup dibawah angan-angan kecukupan kebutuhan hidup akan dapat teratasi dengan sendirinya.

Sebenarnya wakil rakyat agar lebih konsen melahirkan UU yang membela kepentingan rakyat. Jika kita lihat dari banyaknya UU yang disahkan DPR menuai protes dari rakyat, diantaranya yaitu UU yang baru saja disahkan tentang Pemilu Kepala Daerah. Disamping itu anggota dewan jangan sibuk beradu argumen menyangkut masalah undang-undang yang bukan sudah cerita baru lagi, dimana hal itulah yang saat ini sedang “panas” dibicarakan. Alangkah lebih bijak, jika wakil rakyat menyingkirkanlah sejenak kepentingan politik dan ego partai mereka, selama lima tahun ke depan. Ciptakan dan susunlah, program yang betul-betul menyentuh kepentingan rakyat. Bukan malah unjuk pintar, unjuk ilmu, dan unjuk argumen. Karena pasti ujung-ujungnya semuanya itu tidak akan pernah berakhir. Akhirnya yang menjadi objek penderita rakyat juga.

Sudah menjadi kewajiban bagi anggota dewan agar mendahulukan kepentingan rakyat daripada partai. Mereka harus menyampaikan aspirasi rakyat kepada pemerintah jangan hanya mendahulukan kepentingan partainya karena sebuah “balas budi” peran partai saat pemilu? Ya seperti sekarang, wakil rakyat yang berasal dari partai koalisi pemerintahan SBY melupakan siapa yang memilihnya.

Rakyat tidak salah memilih wakilnya ke senayan atau tetapi wakilnyalah yang salah menggunakan kepercayaan rakyat. Dari hari ke hari kekecewaan rakyat semakin bertambah besar. Kekecewaan rakyat bertambah bukan karena pilihannya tidak tepat melainkan wakilnya yang kerja setengah hati untuk rakyat sebagai tuannya. Rakyat merasa ditinggalkan, dipinggirkan dan bahkan dilupakan oleh orang-orang yang mereka utus dan menitipkan harapan akan perubahan. Hal ini merupakan salah satu alasan mengapa rakyat memutuskan tidak memberikan suara atau golput pada pemilihan legislatif kemarin.

Lembaga survei Poltracking mengatakan kehadiran wajah-wajah baru di senayan sebenarnya memberi harapan positif karena wakil-wakil rakyat ini membawa semangat baru. Ini linier dengan kerja optimal, asal partai tempat mereka bernaung menempatkan pada komisi yang relevan dengan latar belakang kompetensi maupun tupoksi yang jelas selama bertugas.

Wakil Rakyat dan Korupsi
Realita yang tidak dapat terbantahkan adalah banyak utusan rakyat yang terjerat oleh hukum. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat 42,71 persen dari wakil rakyat baik di tingkat DPR, DPR Provinsi maupun Kabupaten/kota periode 2009-2014 yang terindikasi virus korupsi. Temuan PPATK didasarkan pada transaksi keuangan baik lewat perbankan maunpun non bank. Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa yang terbanyak terjerat tindak pidana korupsi adalah terjadi pada periode 2009-2014, yaitu 42,71 persen angka ini naik jika di bandingkan dengan periode 1999-2004.

Sementara dari catatan PPATK atas anggota legislatif selama 2001-2004, hanya 1,04 persen saja yang terindikasi korupsi, jabatan yang paling banyak terindikasi tindak pidana korupsi juga anggota legislatif, yaitu sebesar 69,7 persen. Sementara untuk posisi Ketua Komisi di legislatif yang terindikasi korupsi sebesar 10,4 persen. Berdasarkan data yang dirilis oleh PPATK, maka pertanyaan mendasar yang perlu direfleksikan dan harus dijawab oleh anggota legislatif periode 2014-2019 adalah apakah akan terjerumus dalam dosa korupsi yang sama ataukah berusaha untuk membersihkan rumah wakil rakyat tersebut dari aneka perbuatan tercela termasuk korupsi? Hanya waktu yang akan menentukan perjalanan panjang anggota legislatif periode 2014-2019.

Di periode yang baru ini, rakyat Indonesia berharap predikat sebagai lembaga terkorup yang disematkan oleh KPK untuk DPR RI periode 2009-2014 dapat berganti. Predikat itu bukan hanya sebatas isapan jempol saja. Terbukti di periode lalu beberapa anggota DPR RI seperti Angelina Sondakh, Muhammad Nazaruddin, Anas Urbaningrum, Luthfi Hasan Ishaq, dan terakhir mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus anggota DPR terpilih Partai Demokrat Jero Wacik tertangkap melakukan praktik korupsi. Mereka ditangkap karena penyalahgunaan jabatannya sebagai wakil rakyat. Perbuatan mereka ini tentu telah melanggar sumpah dan janji mereka sebelum dilantik. Karenanya di periode yang baru ini, sumpah dan janji yang diucapkan di hadapan hakim Mahkamah Agung dan ditonton oleh jutaan rakyat Indonesia tersebut selama lima tahun tidak dicederai.

Sungguh menyakitkan hati rakyat, dimana para wakilnya ramai-ramai mencuri uang rakyatnya sendiri. Sementara pembangunan menuju kesejahteraan rakyat banyak selama ini tidak pernah terwujud. Rakyat hanya menjadi sapi perah setiap lima tahun sekali.

Penulis : Mustafa Kamal | Wakil Ketua Garda Pemuda Nasdem Kota Lhokseumawe Siswa Sekolah Demokrasi Aceh Utara Angkatan 4 (2014)

Sumber : www.ajnn.net