Ini Tanggapan MaTA Soal Pelesiran DPR Aceh

AlfianElemen sipil Aceh menilai pelesiran anggota DPR Aceh di akhir masa jabatan hanya akan memboroskan keuangan daerah. Keberangkatan anggota DPR Aceh ke Perancis dengan alasan melihat sistem demokrasi dan otonomi khusus dianggap salah alamat.

“Berdasarkan penelusuran kami, keberangkatan anggota DPRA ke Perancis dengan alasan melihat sistem demokrasi dan otonomi khusus jelas salah alamat. Itu alasan di buat-buat,” kata Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) Aceh, Alfian, kepada Atjehpost.Co.

Menurut Alfian, perjalanan dinas ini sama sekali tidak ada manfaatnya bagi Aceh. Pola studi banding selama ini juga tidak ada hasil apa-apa bagi daerah. “Ini hasil evaluasi kita. Hanya memboroskan keuangan daerah. Study banding itu akal-akalan dewan,” ujar Alfian.

Seharusnya, kata Alfian, Ketua DPRA dan Gubernur Aceh harus berani menghentikan langkah tersebut. “Sudah tidak populer dan memalukan kalau kita lihat kerja mareka selama ini. Sudah cukup melakukan propaganda ke pada publik selama ini, seolah-olah mareka itu kerja benar. Padahal sangat memalukan,” ujar Alfian.

MaTA berharap DPR Aceh yang pelesiran diminta pertangungjawabannya ke publik di Aceh. “Hasil yang mareka dapat di sana! Karena selama ini tidak jelas sama sekali, hasilnya apa? Dan bagaimana implikasinya terhadap Aceh kepergian mareka ke sana! Tolong dipertanggungjawabkan dan jangan hanya memberi harapan palsu,” kata Alfian.

Sebelumnya diberitakan sejumlah anggota DPR Aceh dari Komisi A dan Komisi C dilaporkan pelesiran ke luar negeri. Komisi A disebut-sebut terbang ke Prancis, sementara Komisi C berangkat ke Hongkong melalui Jakarta. Kabar keberangkatan anggota DPR Aceh ini diberitakan jpnn,com, Senin, 22 September 2014.

Disebutkan, perjalanan itu merupakan rangkaian kunjungan kerja beberapa anggota dewan yang masa tugasnya berakhir pada 30 September mendatang. Wakil Ketua DPR Aceh Sulaiman Abda mengaku mengetahui keberangkatan sejumlah anggota dewan itu. Namun, ia tidak tahu siapa yang mengeluarkan izinnya. “Mungkin dikeluarkan oleh Ketua DPRA.”[]

Sumber : www.atjehpost.co