Inspektorat Temukan Bukti Honor Ganda di KIP Aceh

* MaTA: Jangan Didiamkan

BANDA ACEH – Kepala Inspektorat Aceh, Drs Abdul Karim MSi mulai buka kartu tentang hasil audit sementara yang dilakukan tim auditor Inspektorat Aceh terhadap dugaan penerimaan tunjangan ganda 22 PNS Pemerintah Aceh yang dipekerjakan di Sekretariat KIP Aceh sejak 1 Oktober 2014 hingga November 2016 ini. Ternyata, seluruh mereka terindikasi menerima tunjangan ganda.

“Tapi, besaran tunjangan ganda yang diterima ke-22 PNS itu bervariasi satu sama lain, tergantung pangkat dan jabatannya di KIP Aceh,” kata Abdul Karim kepada Serambi di Banda Aceh, Selasa (22/11/2016).

Menurut informasi dari Sekretariat KIP, anggaran tunjangan dari sumber Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat di KIP Aceh sudah ada sejak Februari 2015. “Yang sedang kita selidiki sekarang ini, apakah sejak Februari 2015-Oktober 2016 ke-22 PNS itu menerima tunjangan dari KPU Pusat atau tidak,” ujarnya.

Sejumlah PNS Pemerintah Aceh yang dipekerjakan di Sekretariat KIP Aceh itu, kata Abdul Karim, ada yang sudah mengakui langsung kesalahannya kepada tim auditor yang sedang memeriksa di Sekretariat KIP Aceh. Mereka nyatakan selain menerima tunjangan dari KPU RI, juga dari Pemerintah Aceh. Tapi berapa bulan yang mereka terima, mereka akan lihat kembali bukti penerimaannya, baik melalui buku tabungan maupun bukti setoran dari KPU RI.

Para PNS yang telah mengakui kesalahannya menerima tunjangan ganda, kata Abdul Karim, diwajibkan untuk mengembalikannya ke kas negara. Kemudian, dipersilakan memilih salah satu dari dua tunjangan tersebut.

Namun demikian, kata Abdul Karim, apakah menerima tunjangan ganda itu masuk kategori tindak pidana korupsi atau tidak, ya lihat kembali Undang-Undang Korupsi. “Pasal mana yang mereka langgar, itu akan menjadi kelanjutan pihak penyidik untuk menuntaskannya,” kata Karim.

Ia tegaskan, pengembalian ke kas negara atau daerah salah satu dari dua pos dana tunjangan yang pernah mereka terima tidaklah berarti menggugurkan kasus dugaan tindak pidana korupsinya.

Terkait dugaan kasus penerimaan tunjangan ganda, Inspektur KPU Pusat, Adi Wijaya, pada Jumat (19/11) lalu datang ke Kantor Inspektorat Aceh untuk menanyakan kasus tersebut.

“Kepada Inspektur KPU itu kita laporkan bahwa tim auditor Inspektorat Aceh yang berjumlah tiga orang sedang mengaudit dugaan kasus penerimaan tunjangan ganda terhadap 22 orang PNS Pemerintah Aceh yang dipekerjakan di Sekretariat KIP Aceh,” ungkap Abdul Karim.

Dalam diskusi antara Inspektur KPU RI dengan Abdul Karim, pihak KPU RI sepakat bahwa pejabat yang terbukti dalam melaksanakan tugasnya melanggar aturan, maka harus diberi sanksi. Namun begitu, dalam pemberian sanksi harus juga memperhatikan tahapan pelaksanaan pilkada yang sedang berjalan di Aceh, jangan sempat terganggu atau terhambat.

“Dalam diskusi antara kita dengan pihak Inspektur KPU RI, juga sempat mencuat rencana pergantian pejabat yang telah melanggar aturan. Tapi kapan itu dilakukan, disarankan secepatnya agar tahapan penting pelaksanaan pilkada tidak terganggu,” ujarnya.

Jangan diamkan
Sementara itu, Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) kembali meminta pihak berwenang mengusut tuntas kasus korupsi dan pungutan liar (pungli) yang diduga terjadi di KIP Aceh.

MaTA meminta, kasus KIP itu tidak dipetieskan, sehingga tidak ada akhirnya meski telah ditangani Inspektorat dan Kejati Aceh.

“MaTA kembali mempertanyakan kasus ini. Kami rasa pengawalan publik terhadap kasus di KIP Aceh ini sangat penting. Mengingat kasus ini sudah jadi konsumsi publik, jangan sampai ada awal tapi tak ada akhirnya,” kata Koordinator MaTA, Alfian menjawab Serambi kemarin.

Jika memang benar hasil temuan Inspektorat Aceh membuktikan ada penerimaan tunjangan ganda 22 pegawai dan staf Sekretariat KIP Aceh, MaTA mendesak hal itu jangan didiamkan atau tidak ada langkah hukum apa pun. “Pihak penyidik atau yang berwenang harus segera mengambil langkah tegas terhadap temuan itu,” sebut Alfian.

Kejati Aceh, lanjut Alfian, bisa menjadikan hasil audit Inspektorat Aceh sebagai langkah awal dalam melakukan penyidikan. Dengan demikian, temuan itu ia minta tidak dibiarkan begitu saja.

Jika temuan-temuan itu tidak dilanjuti, kata Alfian, maka publik patut menduga baha kasus di Sekretariat KIP Aceh itu sudah dimainkan para mafia kasus. “Makanya kamu terus mendesak, agar kasus ini betul-betul diungkap. Supaya semuanya jelas, siapa sebenarnya yang telah memprakarsai praktik korupsi di lembaga penyelenggara pilkada itu,” ujar Alfian.[]

Sumber: Serambi