Irwandi Kunker Pakai Pesawat Lukman CM, MaTA Cium Aroma Gratifikasi

Dewan Dapat Plot Rp 1,6 M Untuk Dana Perjalanan Dinas 2017

Gubernur Aceh Irwandi Yusuf menggunakan pesawat untuk melakukan lawatan kerja ke sejumlah kabupaten/kota baru-baru ini.

Kunjungan kerja itu berakhir dengan pendaratan darurat yang menegangkan di Lam Awe, Peukan Bada, Aceh Besar, Sabtu (17/2/2018). Baik Irwandi dan seorang penumpang yakni Asisten II Pemerintah Aceh Taqwallah, tak mengalami cedera apapun.

Saat konferensi pers di Restoran Pendopo Gubernur Aceh Sabtu malam pekan lalu, Irwandi tak hanya menceritakan detik-detik mengapa akhirnya dia memutuskan mendarat darurat. Dia juga mengungkapkan bahwa pesawat yang mengalami kerusakan cukup parah itu adalah milik Lukman CM. Lukman sendiri adalah pengusaha Aceh dan juga politisi senior Golkar Aceh.

Penggunaan pesawat milik Lukman CM ini mendapat sorotan dari sejumlah kalangan. Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menduga penggunaan pesawat Aero Shark PK-21S1 yang diberikan oleh Lukman CM tersebut adalah bentuk gratifikasi.

“Setiap gratifikasi yang diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggaran negara dianggap pemberian suap,apabila berhubungan dengan jabatannya,” kata Koordinator Bidang Hukum dan Politik MaTA Baihaqi dalam siaran persnya, Senin (19/2/2018).

Untuk itu, lanjutnya, MaTA mendesak agar Gubernur Aceh segera melaporkan pemberian pinjam-pakai tersebut kepada KPK di Jakarta.

“Dalam penjelasan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 disebutkan gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.”

Menurut Baihaqi, pinjam-pakai tersebut sangat kental dengan conflict of interest sehingga independensi gubernur Aceh nantinya akan diragukan. Terlebih dalam kegiatan lelang pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Aceh yang ikut terlibat Lukman CM. Apalagi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Aceh yang berkaitan dengan usaha-usaha pengusaha Aceh ini.

Baihaqi menambahkan, gubernur Aceh tak perlu takut melaporkan pemberian pinjaman pesawat ini kepada KPK. Nantinya KPK sendiri akan menverifikasi apakah masuk kategori gratifikasi atau tidak.

Pasal 12C ayat (1) UU tentang Pemberantasan Korupsi menyebutkan, ketentuan gratifikasi tidak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK.

“Penyampaian laporan penerimaan gratifikasi wajib dilaporkan oleh Gubenur Aceh Irwandi Yusuf paling telat 30 hari kerja pasca menerima pinjam pakai tersebut,” katanya.

“Kalau ini tidak dilakukan, komitmen antikorupsi dengan slogan hana fee yang selama ini didengungkan gubernur Aceh hanyalah retorika belaka tanpa ada aksi nyata.”[]

Sumber: Beritakini