Jaksa Ajukan Izin Periksa 2 Anggota DPRA ke Mendagri

* Jadi Tersangka Kasus PDPL

Kejaksaan Negeri (Kejari) Lhokseumawe akhir September 2014 mengajukan izin pemeriksaan terhadap dua anggota DPRA ke Mendagri melalui Kejati Aceh. Sebab, mereka merupakan dua dari empat orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana investasi sebesar Rp 5 miliar pada Perusahaan Daerah Pembangunan Lhoksemawe (PDPL). Kedua anggota DPRA tersebut adalah AB dan MI. Sedangkan dua tersangka lain yaitu MF dan ZF, pengurus perusahaan tersebut.

“Kita juga sudah mengajukan izin untuk pemeriksaan seorang saksi dari pengurus perusahaan itu ke Gubernur Aceh. Sebab saksi tersebut sekarang sudah menjadi anggota DPRK Lhokseumawe. Permintaan izin pemeriksaan itu kita ajukan bersamaan,” ujar Kajari Lhokseumawe Mukhlis MH menjawab Serambi, Minggu (19/10).

Dikatakan, permintaan izin pemeriksaan itu diajukan pihaknya lebih awal agar nanti proses penyidikan kasus tersebut tidak terhambat. Sebab, menurut Kajari, ditargetkan sesudah semua saksi diperiksa penyidik sudah menerima izin pemeriksaan terhadap dua tersangka tersebut. Sehingga proses pemberkasan kasus itu bisa segera rampung.

Namun, lanjut Mukhlis, hingga dua hari lalu izin pemeriksaan dua tersangka dan satu saksi tersebut belum diterima pihaknya. “Kita akan terus periksa saksi. Hingga kemarin saksi yang diperiksa sudah 27 orang,” katanya. Ditambahkan, pihaknya juga sudah mengirim surat pemberitahuan proses penanganan kasus itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Seperti diberitakan sebelumnya, Rp 5 miliar dana penyertaan modal (investasi) untuk PDPL diduga disalahgunakan atau terindikasi korupsi. Pasalnya, sebagian dana itu dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi pejabat di Lhokseumawe. Kasus itu ditingkatkan statusnya ke penyidikan pada pertengahan September lalu. [jf]

Sumber: Serambinews.com