Kas Aceh Utara Krisis

*10.300 PNS belum Terima Gaji 13

Kas Pemkab Aceh Utara pada Juli ini dilaporkan kosong (mereka menyebut krisis) sehingga gaji ke-13 untuk 10.300 lebih PNS-nya sebesar Rp 40,8 miliar belum bisa dibayar.

Informasi kas Aceh Utara sedang krisis diperoleh Serambi ketika mengonfirmasi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKD) Aceh Utara, M Nasir MSi terkait keluhan PNS di Aceh Utara karena gaji ke-13 tak kunjung dibayar.

PNS asal Kecamatan Tanah Jambo Aye, Khaidir kepada Serambi menyebutkan, mereka sangat membutuhkan gaji ke-13 untuk kebutuhan sekolah anak, apalagi sudah memasuki tahun pelajaran baru. “Uang yang bersumber dari gaji ke-13 itu sangat bermanfaat bagi PNS untuk pendidikan anak-anak,” kata Khaidir dibenarkan rekan-rekannya.

PNS lainnya mengaku, mayoritas pegawai terikat cicilan kredit di bank sehingga gaji pokok tiap bulan dipotong. “Gaji ke-13 menjadi salah satu harapan untuk kebutuhan pendidikan anak setiap tahun pelajaran baru,” ujar seorang PNS lainnya di Aceh Utara.

Kepala BPKD Aceh Utara, M Nasir mengatakan kas sedang krisis tapi tidak kosong. Artinya uang ada tapi tidak mencukupi membayar gaji ke-13 PNS yang mencapai Rp 40,8 miliar untuk 10.300 lebih PNS.

Pembayaran gaji tersebut, kata Nasir harus menunggu transfer dana bagi hasil pemerintah pusat dengan daerah. Selain itu pembayaran gaji ke-13 tidak mesti dibayar Juli, tapi dapat juga dibayarkan pada bulan berikutnya. Hal itu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK), karena pemerintah pusat juga mengetahui kondisi keuangan di daerah.

Disebutkan, pada Juni lalu, Pemkab Aceh Utara sudah membayarkan gaji bulan tersebut dan juga gaji ke-14 atau Tunjangan Hari Raya (THR), sehingga dana di kas krisis.

Sebelumnya, kata Nasir pihaknya juga membayar dana sertifikasi guru mencapai Rp 43 miliar, lalu pembayaran dana terhadap pihak ketiga (rekanan) terhadap pekerjaan tahun lalu yang sudah selesai.

Jadi, lanjut Nasir, Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat bukan hanya untuk pembayaran gaji saja, tapi juga untuk rutin lainnya, sehingga dengan dana DAU yang Rp 60 miliar/bulan tak mungkin bisa mencukupi pembayaran gaji ke-13 bulan ini, karena ada kebutuhan lain.

“PNS diharapkan bersabar menunggu transfer dana dari Pemerintah Pusat, jika sudah tersedia, akan dibayarkan pada Agustus atau bulan berikutnya,” demikian Kepala BPKD Aceh Utara.

MaTA: Pemerintah Bisa Digugat

Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian kepada Serambi menyebutkan, PNS Aceh Utara dapat menggugat pemerintah jika dana yang sudah dikirim pemerintah pusat untuk membayar gaji ke-13 digunakan ke tempat lain. Sebab dana tersebut adalah hak mereka yang harus dipenuhi pemerintah untuk pegawainya.

“Ini sangat terbuka peluang bagi PNS Aceh Utara untuk menggugat pemerintahnya, kalau seperti ini model pengelolaan keuangan,” ujar Alfian.

MaTA juga menyorot soal tata kelola keuangan di Pemkab Aceh Utara, kenapa sampai gaji ke-13 Aceh Utara tak terbayarkan. Sedangkan kabupaten/kota tetangga sudah melunasinya. “Ini menimbulkan pertanyaan dari PNS. Kemungkinan besar ini juga ada persoalan dalam pengelolaan keuangan di Aceh Utara,” kata Alfian.

Menurut Alfian, kemungkinan besar DAU yang ditransfer pemerintah pusat untuk gaji tersebut sudah diutak-atik, sehingga hak PNS tak dapat dibayarkan. “Pemerintah Aceh Utara harus bertanggungjawab terhadap persoalan ini. Kita minta segera dicari solusi sehingga tidak berlarut-larut,” pungkas Alfian.

Keluhan PNS karena hak mereka tak kunjung dibayar ditanggapi oleh anggota DPRK Aceh Utara, Dr Zainuddin IBA. Zainuddin kepada Serambi menyebutkan pemerintah berkewajiban memenuhi hak PNS, salah satunya seperti gaji ke-13. Karena jika hak PNS tak dapat dibayarkan tepat waktu, dikhawatirkan bisa menimbulkan persoalan baru dalam pelayanan kepada masyarakat.

Zainuddin meminta Pemkab Aceh Utara segera mencari solusi yang tepat sehingga persoalan ini tidak berimbas pada menurunya semangat kerja PNS. “Kita minta kepada pemkab segera lunasi hak PNS tepat waktu. Jika memang gaji ke-13 harus dibayarkan Juni, segera cara sumber dana untuk melunasinya, tidak boleh ditunda,” kata Zainuddin yang juga Ketua Koalisi Nasional untuk Kehormatan.

Menurutnya, kemungkinan besar penyebab tak bisa dibayarkan gaji ke-13 kepada pegawai karena ada kesalahan dalam proses perencanaan keuangan daerah. “Gaji tersebut bukan tahun ini saja harus dibayarkan pemerintah, tapi juga tahun sebelumnya. Harusnya ketika sudah memasuki waktu pembayaran bisa dicari solusi sehingga tidak menimbulkan persoalan,” demikian Zainuddin.[]

Sumber: Serambi