Kasus KIP Mengarah Korupsi

Kepala Inspektorat Aceh, Drs Abdul Karim MSi mengatakan saat ini pihaknya sedang mencari bukti-bukti terhadap dugaan tunjangan ganda sejak 2014 hingga 2016 dan laporan suap yang melibatkan 22 PNS di Sekretariat Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh.

“Mengarah (kepada korupsi) ada, tapi kita tidak boleh bilang `oya ya terbukti’. Kan harus kita buktikan dulu, jadi kita harus menganut azas praduga tak bersalah. Tidak usah khawatir, itu tetap akan kita tuntaskan,” kata Abdul Karim menjawab Serambi, Rabu (16/11) di Meuligo Gubernur Aceh ketika ditanya kelanjutan penanganan kasus KIP Aceh.

Ia menjelaskan, saat ini pihaknya sedang melakukan kroscek kebenaran dari bukti-bukti yang didapatkan. “Sudah kita dalami. Tim saya sudah masuk ke dalam, jadi belum bisa kita kasih kesimpulan. Nanti beberapa hari ke depan baru bisa ada hasilnya, sekarang kan mereka masih mencari bukti-bukti dan mengkonfirmasi kebenaran bukti-bukti itu,” ujarnya seusai mengikuti rapat pembahasan pengerjaan Waduk Krueng Keureuto bersama Plt Gubernur Aceh.

Inspektur Aceh menegaskan pihaknya tidak main-main dalam menuntaskan kasus ini. Menurutnya, apabila nanti dugaan tersebut terbukti melakukan pidana, maka ia akan menyerahkan sepenuhnya persoalan itu kepada aparat penegak hukum untuk diproses. Tapi apabila hanya melanggar administrasi, maka akan diproses sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Sebelumnya Karim mengatakan, sejak Jumat (11/11) pekan lalu, Inspektorat Aceh telah menugaskan tiga auditornya memeriksa laporan keterlibatan 22 PNS Pemerintah Aceh di Sekretariat KIP. Menurut informasi yang diterima Inspektorat, besaran nilai tunjangan yang bersumber dari KPU RI mulai dari Rp 2 juta hingga Rp 10,5 juta. Sementara besaran nilai tunjangan staf yang diterima 22 PNS Pemerintah Aceh di KIP Aceh saat ini bervariasi antara Rp 1,5 juta sampai Rp 3 juta/bulan/orang.

Sebelumnya, Koordinator Bidang Monitoring Peradilan MaTA, Baihaqi seusai melaporkan ke Kejati Aceh mengatakan, pemberian tunjangan dari KPU RI kepada seluruh pegawai/stafnya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2014. “Tunjangan dari KPU berlaku sejak Juli 2014 hingga saat ini yang besarannya berbeda satu sama lain tergantung dari kelas jabatan pegawai,” sebutnya.

Secara peraturan, KPU RI tidak membolehkan seluruh pegawai atau stafnya menerima dua tunjangan kinerja. Artinya, jika sudah menerima tunjangan dari KPU RI maka tidak boleh lagi menerima tunjangan dari pemerintah daerah, meski pegawai/staf dimaksud PNS di lingkungan pemerintah daerah.

Adapun total kerugian negara–yang bersumber dari KPU RI–dalam kasus tersebut sebesar Rp 1.595.022.000. Rinciannya, Rp 368.082.000 tunjangan 21 orang dari bulan Juli-Desember 2014, Rp 736.164.000 tunjangan 21 orang dari Januari-Desember tahun 2015, dan Rp 490.776.000 tunjangan 21 orang dari Januari-Agustus pada 2016.

“Besar tunjangan yang diterima pegawai itu berbeda-beda, tergantung kelas jabatan. Sekretaris KIP Rp 10 juta lebih sedangkan kelas jabatan paling rendah yaitu kelas empat, tunjangan kinerjanya sekitar Rp 1 juta,” kata Baihaqi.

Dasar hukum yang dilanggar, menurut MaTA yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan beberapa lainnya.

MaTA juga menyebutkan, kasus tersebut sudah cukup kuat untuk dinyatakan sebagai kasus tindak pidana korupsi dan mendesak pihak penyidik untuk segera menindaklanjutinya. MaTA juga berharap dengan adanya laporan tersebut setidaknya menjadi pintu masuk bagi pihak Kejati Aceh untuk mengungkap kasus-kasus lain yang terjadi di KIP Aceh.

Sementara Sekretaris KIP Aceh, Darmansyah yang dikonfirmasi Serambi mengatakan tidak ada tunjangan ganda, yang ada pegawai daerah yang masih menerima tunjangan staf. “Tunjangan staf itu, semua pegawai daerah berhak mendapatkan haknya di mana pun dia ditugaskan. Tidak ada korupsi yang dilakukan tekait tunjangan ganda, karena memang hak pegawai daerah yang diperbantukan di instasi lain, itu tunjangan staf, bukan tunjangan ganda,” tegas Darmanysah.[]

Sumber: Serambinews