Kasus yang Menjerat Kasatpol PP Pidie Jaya Masuk Ranah Korupsi

Polisi Harus Ungkap Dugaan Korupsi Ternak Rp14 M

Kasus dugaan penipuan dengan iming-iming proyek yang dilakoni Kasatpol PP Pidie Jaya Asiah dinilai bukanlah sebuah tindakan yang masuk dalam dimensi pidana umum.

“Itu murni masuk dalam ranah korupsi,” kata Koordinator Masyarakat Transparasi Aceh (MaTA) Alfian dalam siaran persnya yang diterima BERITAKINI.CO, Kamis (18/5/2017).

Alfian mengatakan, MaTA telah melakukan kajian terhadap kasus tersebut. Dari rangkaian peristiwa sebelumnya hingga mencuatnya kasus tersebut, kata Alfian, Kasatpol PP Asiah memiliki konflik kepentingan dengan para pihak dengan janji memberikan proyek.

“Kalau kasus ini dinilai sebagai kasus utang piutang atau penipuan, jelas sangat keliru. Konflik kepentingannya jelas, ada pihak pertama Kasatpol PP sebagai penyelenggara negara atau pegawai negeri yang memiliki kewenangan dan kekuasaan menerima uang dari pihak kedua dengan iming-iming akan mendapatkan proyek. Jadi bacaannya jelas kasus tersebut ranahnya korupsi sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 UU Tipikor,” ujar Alfian.

Itulah sebabnya, kata Alfian, mereka mengaku heran penyidik menyimpulkan kasus tersebut sebagai tindak pidana umum.

“Ini keliru atau memang ada upaya sengaja dari penyidik dan kejaksaan untuk membelokkan ke pidana biasa, dimana dimensi korupsinya sengaja diabaikan,” kata Alfian.

“Padahal kasusnya terbaca dengan mudah oleh publik dan publik jelas menilai ada permaian atau indikasi mafia hukum dalam kasus tersebut.”

MaTA juga meminta penyidik dan kejaksaan untuk menjelaskan ke publik secara jujur terhadap kasus ini karena menyangkut kinerja dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum di Aceh.

“Jangan ada upaya mengabaikan kasus korupsi untuk ditarik ke ranah pidana biasa. Kami melihat ini masalah serius dan harus diluruskan, kalau penyidik dan kejaksaan tidak melihat ini sebagi kasus korupsi, maka MaTA akan menyurati KPK meminta untuk melakukan supervisi terhadap kasus yang dimaksud,” katanya.

Menurut Alfian, berdasarkan kajian MaTA, pola-pola seperti ini sudah menjadi tren di Aceh. “Dimana pertama dibilang bukan ranah korupsi, tapi setalah disupervisi sudah dinyatakan termasuk kategori tindak pidana korupsi,” kata Alfian.

Dalam kasus ini, MaTA meminta kapolda Aceh sebagai penanggungjawab kinerja penyidikan dan Kejati Aceh sebagai penuntut kasus ini untuk dapat mengambil alih demi menjaga kewibawaan institusi hukum di Aceh.

“Publik butuh kepastian hukum dan keadilan terhadap kasus tersebut sehingga ada efek jera yang diterima oleh oknum pemerintah atau pihak swasta yang memiliki mental korupsi, jangan memberi kesan kepada rakyat seolah-olah yang memiliki kekuasaan bisa dengan semena-mena mengelola tata kelola pemerintahan,” pungkasnya.[]

Sumber: Beritakini