Kata MaTA Soal DPRA Gunakan Hak Interpelasi Terhadap Gubernur

Kata MaTA Soal DPRA Gunakan Hak Interpelasi Terhadap Gubernur

Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menilai tidak ada yang salah dengan langkah DPRA menggunakan hak interpelasi terkait sejumlah kebijakan Gubernur Aceh. Namun, MaTA mengkhawatirkan, konflik antara eksekutif dan legislatif Aceh berimbas terhadap rakyat.

“Kita melihat apa yang dilakukan DPRA hari ini, yaitu menggalang tanda tangan untuk meminta jawaban gubernur, itu sah-sah saja,” ujar Hafidh, Koordinator Bidang Advokasi Anggaran dan Kebijakan Publik MaTA, menjawab portalsatu.com via telepon seluler, Kamis, 10 Mei 2018.

Hafidh menyebutkan, konflik elite Aceh yaitu eksekutif dan legislatif itu sudah berlangsung sejak pembahasan anggaran beberapa waktu lalu. MaTA melihat, konflik ini berpotensi merugikan masarakat Aceh, terutama dalam pembangunan, pencapaian visi dan misi, serta arah kebijakan pembangunan Pemerintah Aceh.

“Jika ini terus berlarut antara eksekutif dan legislatif, maka apa yang ingin dicapai oleh Pemerintah Aceh baik yang sudah dimasukkan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah, maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sudah pasti akan terganggu prosesnya. Imbasnya tentu akan dialami masyarakat, termasuk pelayan publik juga pasti akan terganggu jika proses (konflik elite) ini terus berlangsung,” ungkap Hafidh.

Seperti pernah disampaikan MaTA beberapa waktu lalu, di awal pembahasan anggaran Aceh, alangkah bijaknya jika eksekutif dan legislatif mencari titik temu agar perselisihan tersebut tidak terus berlanjut.

“Bagaimana proses pembangunan ini bisa dilakukan jika keduanya terus berkonflik. Mungkin (mencari solusi) itu yang harus dilakukan Pemerintah Aceh. Harus ada titik temu antara pihak gubernur dan legislatif, sehingga konflik ini tidak merembet kepada upaya pembunuhan hak-hak masyarakat, termasuk soal pembangunan yang ingin dicapai Pemerintah Aceh,” pungkas Hafidh.[]

Berita ini sudah pernah tayang di http://portalsatu.com/read/news/kata-mata-soal-dpra-gunakan-hak-interpelasi-terhadap-gubernur-42374