Kawal Kasus di Sekretariat KIP, MaTA Siap Pertanyakan Kejati

Masyarakat Transparasi Aceh (MaTA) akan terus mengawal kasus tunjangan ganda yang melibatkan 22 PNS di sekretariat KIP Aceh. Untuk itu, KIP siap mempertanyakan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh apabila apabila hingga minggu depan tidak ada perkembangan terhadap kasus tersebut.

Hal ini disampaikan Koordinator MaTA, Alfian saat menjadi narasumber tamu via telepon dalam program cakrawala Radio Serambi FM edisi Kamis, 24 November 2016, yang mengangkat topik Salam Serambi berjudul ‘Sudah Saatnya Jaksa Usut Kasus di Sekretariat KIP’. Hadir sebagai narasumber internal, Sekretaris Redaksi Harian Serambi Indonesia, Bukhari M Ali, yang dipandu host, Nico Firza.

Alfian mengatakan, kasus ini sudah menjadi konsumsi publik, maka diharapkan kepada semua yang memiliki kebijakan, baik itu penyidik maupun Plt gubernur, dan sapu bersih (saber) pungli Aceh, harus segera membersihkannya.

Hal itu dilakukan agar tidak berdampak pada penilaian publik terhadap hasil produk Pilkada yang akan datang. “Kalau minggu depan nggak ada perkembangan, kita akan pertanyakan ke kejaksaan. Apakah mereka mau mengambil atau tidak kasus ini,” tegas Alfian.

Dikatakannya lagi, Inspektorat Aceh sudah melakukan audit dan sudah jelas ada temuan, serta indikasi korupsinya juga sangat kuat. Hasil audit tersebut sudah sangat memudahkan atau memberi petunjuk kepada penyidik di Kejati untuk melakukan langkah-langkah penyidikan.

“Walaupun kita tahu di Kejati sedang melakukan analisis, dan informasi terakhir yang kita dengar sudah melakukan proses penyelidikan terhadap kasus ini, cuma pengalaman-pengalaman kita dalam penanganan kasus di kejaksaan itu memang perlu kita kawal. Sebab banyak sekali kasus yang ada di awal tapi tidak pernah ada akhir,” kata Alfian.

Terhadap kasus yang sedang terjadi di Sekretariat KIP ini, pihaknya melihat kasus itu bukan saja soal administrasi, tetapi juga kepastian hukum. Hal ini yang didorong oleh MaTA, karena kasus ini bukan juga hanya soal penerimaan tunjangan ganda, tetapi juga ada pungutan liar (pungli) ataupun suap.

“Artinya ini kasusnya harus dipisah-pisah, soal penerimaan dana ganda, tunjangan ganda dengan soal ada pungli disana. Soal pungli kita berharap komitmen saber aceh yang baru dibentuk tersebut, sampai hari ini kita lihat saber juga belum ada langkah apapun,” kata Alfian.

Dia juga mempertanyakan pertanggungjawaban Plt gubernur terkait penegakan aturan atau hukum. “Sampai sekarang kita melihat tidak ada action, bukan hanya soal ini, tapi soal-soal oknum pejabat negara yang terlibat, Kita masih pertanyakan komitmen saber dan Plt gubernur,” demikian Alfian.[]

Sumber: Serambi