Kejati Aceh “Bidik” Dua Bupati

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh menyelidiki dua bupati di wilayah hukumnya, terkait kasus dugaan korupsi. Sejauh ini penyidik baru menemukan satu alat bukti pendukung, yang menggambarkan keduanya terlibat dalam kasus merugikan keuangan negara tersebut.

Dugaan keterlibatan ke-dua bupati ini terjadi pada dua kasus berbeda, dengan modus hampir serupa, yakni turut menerima aliran dana dari sebuah kasus kejahatan korupsi. Kejadian ini di saat keduanya belum menduduki kursi nomor satu di kabupatennya masing-masing. Hal ini terungkap terungkap dalam ekspos kinerja Kejati Aceh pada peringatan hari anti korupsi se-dunia, yang digelar aula kejati setempat, Rabu (9/12). Acara itu dihadiri Kajati Aceh, Tarmizi, Wakajati Aceh, Para Asisten dan Kepala Seksi (Kasi).

Adalah Bupati Gayo Lues, Ibnu Hasyim. Ia turut menerima aliran dana senilai Rp 1, 305 miliar atas kasus Kasbon fiktif Agara tahun 2004-2006 Rp21,4 miliar. Saat kejadian, Ibnu Hasyim menduduki jabatan Kabag Keuangan Aceh Tenggara (Agara).Selanjutnya, Bupati Aceh Utara, Muhammad Thaib. Ia menerima aliran dana dari pinjaman APBK Aceh Utara tahun 2009 senilai Rp 654 juta dari total pinjaman Rp 7,5 miliar. Saat itu posisi Muhammad Thaib sebagai Staff Ahli Bupati Aceh Utara, Ilyas Pase.

Kedua kasus yang disidik Kejati Aceh tersebut, sedang dalam proses sidang di Pengadilan Tipikor Banda Aceh. Untuk kasus kasbon fiktif Agara, hanya ada dua terdakwa, mantan Sekda Marthen Desky dan mantan pemegang kas, M Yusuf I. Sementara kasus Aceh Utara juga hanya ada dua terdakwa, mantan Kabag Ekonomi dan Investasi Aceh Utara, Melody Thaher dan mantan bupati Ilyas Pase (kini buronan).

“Iya benar, keterlibatan keduanya masih kami selidiki. Dua alat bukti pendukung saja, kami akan menetapkan siapapun menjadi tersangka, meski ia seorang bupati,” kata Kajati Aceh, Tarmizi SH, MH. Didampingi para asisten, Tarmizi menegaskan akan berupaya membongkar dan menyeret para pelaku korupsi di Aceh ke penjara. Namun hal itu akan terwujud apabila penyidik dapat menemukan minimal dua alat bukti dari kejahatan korupsi yang dilakukan.

Dikatakan, untuk dua bupati ini pihaknya belum mendaptakan data kaurat apakah aliran dana yang masuk ke rekening mereka ada sangkut paut dengan kejahatan korupsi yang terjadi. “Artinya, apakah beliau-beliau ini ikut serta mengambil anggaran atau hanya menerima aliran dananya saja. Ini yang kami belum dapatkan. Sebab, kebijakan yang dilakukan merupakan kunci dalam menetapkan sesorang bersalah atau tidak,” ujarnya.

Begitupun, Tarmizi berjanji akan terus berupaya untuk mencari fakta atas kasus-kasus korupsi yang ditangani. Pada dua kasus ini, katanya, tidak tertutup kemungkinan adanya tersangka baru meski poisis kasus sudah di Pengadilan Tipikor.

Sebelumnya, aktivis anti korupsi juga menyorot kinerja Kejati Aceh, terkait tidak ditetapkannya kedua bupati ini dalam kasus korupsi. Bahkan disebutkan, penyidik Kejati Aceh dianggap memilah-milah dalam menetapkan tersangka. (amin)

Sumber: Harianaceh.co