Kejati Aceh Didesak Segera Bertindak Atas Perkara Dana Bencana

Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh melakukan upaya hukum untuk membela Pemerintah Aceh, atas kekalahan pada 16 gugatan perdata yang diajukan rekanan proyek tanggap darurat ke Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Koordintai MaTA, Alfian mengatakan dalam kasus ini Pemerintah Aceh terkesan tidak berupaya membela diri atas putusan hakim yang meminta membayar uang rekanan senilai Rp246,6 miliar tersebut. Untuk itu, Jaksa Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejati Aceh, sebagai pengacara negara harus segera bertindak memberi pembelaan hukum.

“Desakan ini kami sampaikan guna untuk penyelamatan uang negara. Jaksa sebagai pengacara harus segera bertindak,” tegas Alfian kepada habadily.com di Banda Aceh, Sabtu (1/11/14).

Alfian menjelaskan, dari 53 paket proyek tanggap darurat di Aceh Tahun 2012 yang ditangani Dinas Pengairan dan Bina Marga Aceh, 48 diantaranya berujung gugatan ke pengadilan. Gugatan itu dilayangkan para rekanan karena uang mereka belum dibayarkan Pemerintah Aceh.

“Dari 48 gugatan yang diajukan rekanan, 16 perkara sudah putus yang putusan itu mengalahkan Pemerintah Aceh. Ironisnya, Pemerintah Aceh tidak melakukan upaya hukum banding ke pengadilan tinggi. Kesannya, pemerintah seperti menerima saja putusan itu,” katanya.[Juli P Mudo]

Sumber: Habadaily.com