Kejati Diminta Aktifkan TP4D

* Agar Pengelolaan Dana Desa tak Bermasalah

LHOKSUKON – Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) meminta Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh mengaktifkan Tim Pengawal Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) yang sudah dibentuk di setiap Kejaksaan Negeri (Kejari). Selain menjalankan pengawasan, tim ini bisa menjadi tempat konsultasi bagi aparat desa dalam mengelola dana desa.

“Kami khawatir jika tidak ada pengawasan dari aparat penegak hukum dan dinas terkait, bantuan dana desa baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, bukan memberi manfaat untuk mayarakat. Tapi malah berpotensi menimbulkan konflik baru antara aparat desa dan warga,” kata Koordinator MaTA, Alfian kepada Serambi, Rabu (9/11/2016).

Menurut Alfian, pihaknya menerima banyak laporan dari masyarakat tentang berbagai persoalan yang terjadi dalam pengelolaan dana desa, baik alokasi dana gampong (ADG) dari pemerintah daerah dan alokasi dana desa (ADD) dari pemerintah pusat.

Misalnya, sebut Alfian, ada aparat desa yang dituduh terlibat dugaan penyelewengan dana desa, hanya karena persoalan pribadi warga tersebut dengan aparat desa. Karena ada laporan itu, aparat desa tak berani lagi merealisasikan dana desa sesuai dengan perencanaan.

“Ada pula kasus aparat desa yang menyelewengkan dana desa, tapi ketika warga mengkritiknya malah dianggap sebagai pencemaran nama baik. Sehingga aparat desa itu melaporkan warganya ke polisi. Persoalan seperti ini akan terus terjadi jika tak ada bimbingan dari dinas terkait,” katanya.

Untuk itu, pihaknya berharap Kejati Aceh mengkatifkan kembali TP4D yang ada di setiap kejari di Aceh, sehingga aparat desa dan warga bisa berkonsultasi langsung dengan jaksa saat ada persoalan. MaTA juga meminta Badan Permberdayaan Masyarakat dan Keluarga Sejahtera (BPM KS) harus aktif mengawasinya pengelolaan dan penggunaan dana desa.

“Kita berharap setiap Kejari dan BPM KS, bisa membentuk posko pengaduan masyarakat, agar warga bisa menyampaikan keluhannya saat ada persoalan. Jika tidak, bukan hanya konflik yang terjadi, tapi banyak pengelola dana desa yang terlibat kasus korupsi, karena ketidaktahuannya,” katanya.

Kasi Penkum/Humas Kejati Aceh, Amir Hamzah, kepada Serambi kemarin mengatakan, TP4D itu adalah program baru yang sedang digalakkan, agar ke depan pemerintah tingkat desa hingga provinsi, berkonsultasi dengan tim tersebut mulai dari proses perencanaan sampai tahap akhir pelaksanaan pembangunan, agar tidak terjerat hukum.

“Mulai dari masyarakat dan pemerintah desa silakan menyampaikan bila ada keluhan kepada tim tersebut. Dan tim itu memang wajib memberikan penyuluhan hukum kepada siapa yang membutuhkan. Memang untuk saat ini tim tim tersebut belum berjalan optimal, karena itu program baru. Tapi ke depan akan dimaksimalkan,” kata Amir Hamzah.[]

Sumber: Serambinews