Kejati Hentikan Kasus KIP Aceh

Mantan Sekda Aceh Ditetapkan Jadi Tersangka

*Terkait Tunjangan Ganda 22 PNS

*Alasannya Uang Sudah Dikembalikan

SETELAH melakukan penyelidikan dengan memakan waktu yang lama terhadap kasus dugaan tunjangan ganda yang terjadi sejak 2014 hingga 2016 dan laporan suap yang melibatkan 22 PNS di Sekretariat KIP Aceh, akhirnya Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh menghentikan kasus tersebut.

“Kasus KIP sudah dihentikan. Waktu kita masuk uangnya sudah dikembalikan semua berdasarkan nilai yang dihitung oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Aceh,” kata Aspidsus Kejati Aceh, Teuku Rahmatsyah SH MH pada pers gathering dalam rangka Hari Bhakti Adhyaksa ke-57 Tahun 2017 di Kejati Aceh, Banda Aceh, Jumat (21/7). Kegiatan itu dipimpin oleh Kajati Aceh, Raja Nafrizal dan diikuti oleh para asisten Kejati Aceh.

Ia menyatakan, para PNS tersebut menerima dua tunjangan sekaligus dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Pemerintah Aceh. Besaran nilai tunjangan yang bersumber dari KPU RI mulai dari Rp 2 juta hingga Rp 10,5 juta. Sementara besaran nilai tunjangan staf yang diterima 22 PNS Pemerintah Aceh di KIP Aceh antara Rp 1,5 juta sampai Rp 3 juta/bulan/orang. Total kerugian yang dikembalikan sebesar Rp 1.1 miliar.

Menurut Rahmatsyah, saat pengembalian uang, kasus itu masih dalam tahap penyelidikan, sehingga kasus ini bisa dihentikan. Tetapi apabila kasus tersebut sudah masuk pada tahap penyidikan, maka pengembalian itu tidak menghapus tindak pidana sesuai Pasal 4 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahkan uang tersebut bisa dijadikan barang bukti.

“Unsur kerugian keuangan negara tidak terbukti karena sudah dikembalikan semua. Hasil ekspose tim penyelidik dengan unsur pimpinan, kesimpulannya dihentikan penyelidikannya. Namun apabila ditemukan bukti baru, maka dibuka kembali penyelidikannya. Kalau tidak dipresure oleh media dan teman-teman LSM tidak balik uang negara,” jelas mantan Kajari Aceh Utara ini.

Sebelumnya Rahmatsyah kepada Serambi pada 9 Januari 2017 pernah menyampaikan bahwa kasus itu sudah terindikasi korupsi. Saat itu, ia menyampaikan bahwa tim terus bekerja menggali sejumlah keterangan dan bukti-bukti sebelum ditingkatkan pada tahap penyidikan. Bahkan ia meminta masyarakat bersabar menunggu tahapan pemeriksaan. Tetapi kemarin, ia mengumumkan bahwa kasus itu telah dihentikan.

Kasus ini awalnya mengemuka setelah Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) melaporkan dugaan tunjangan ganda yang terjadi sejak 2014 hingga 2016 dan laporan suap yang melibatkan 22 PNS di Sekretariat KIP Aceh ke Kejati Aceh.

Koordinator Bidang Monitoring Peradilan MaTA, Baihaqi mengatakan, pemberian tunjangan dari KPU RI kepada seluruh pegawai/stafnya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2014. Secara peraturan, KPU RI tidak membolehkan seluruh pegawai atau stafnya menerima dua tunjangan kinerja. Jika sudah menerima tunjangan dari KPU RI maka tidak boleh lagi menerima tunjangan dari pemerintah daerah, meski pegawai/staf dimaksud PNS di lingkungan pemerintah daerah.

MaTA: Ada kongkalikong
Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian, kepada Serambi, Jumat (21/7), menilai ada permainan terkait pemberhentian kasus dugaan tunjangan ganda yang terjadi sejak 2014 hingga 2016 dan laporan suap yang melibatkan 22 PNS di Sekretariat KIP Aceh disinyalir adanya kongkalikong.

“Kami tetap mendesak pihak Kejati untuk menuntaskan kasus ini dan tidak bisa dihentikan dengan langkah koruptor yang telah mengembalikan kerugian negara. Kalau pihak Kejati tidak menyelesaikan kasus KIP Aceh, maka publik Aceh patut menduga ada kongkalikong dengan koruptor,” katanya.

Menurutnya, pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus sifat melawan hukum dan ini sesuai dengan Pasal 4 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi: ‘Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapus pidana pelaku tindak pidana.”

“Kasusnya udah masuk tahap penyidikan dan penetapan tersangka juga sudah bisa di umumkan. Sangat berbahaya kalau kasus ini didiamkan. Karena sudah menjadi konsumsi publik dan jangan sampai menimbulkan tanda tanya terhadap kelanjutan kasus tersebut,” tandas Alfian.[]

Sumber: Serambi