Kemana Uang Kredit Rp7,5 M Pemkab Aceh Utara?

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tingi (Kejati) Aceh telah melimpahkan berkas kasus kredit macet Pemerintah Kabupaten Aceh Utara tahun 2009 senilai 7,5 miliar ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banda Aceh, 29 Oktober 2014. Kasus tersebut, menyeret sejumlah nama petinggi di wilayah pase. Salah satunya itu mantan Bupati Aceh Utara, Ilyas A Hamid.

Bagaiamana para mantan petinggi Pemkab Aceh Utara ini mendapat pinjaman dari Bank Aceh Cabang Lhokseumawe? HABADAILY.com merangkum sejumlah kronologis perkara tersebut.

Dari data yang ada, mantan Bupati Aceh Utara Ilyas A Hamid menyebutkan jika pinjaman senilai Rp 7,5 miliar awal mulanya akan digunakan untuk membangun berbagai infrastruktur di kabupaten itu. Oleh sebab itu, Ilyas A Hamid, memerintahkan Melodi Thaher, Kabag Ekonomi dan Investasi, Setdakab Aceh Utara waktu itu untuk mengurus pinjaman daerah kepada BPD (kini- Bank Aceh) Cabang Lhokseumawe.

Tanggal 15 Oktober 2009, sekitar pukul 14.00 WIB Melodi Thaher bertemu empat mata dengan Effendi Baharuddin selaku Pimpinan Cabang PT. Bank Aceh Cabang Lhokseumawe. Pertemuan atas perintah Ilyas A Hamid itu, guna mendiskusikan rencana peminjaman kredit sebesar Rp 5,5 miliar.

Namun pada pertemuan pertama itu, Effendi Baharuddin belum bisa mengabulkan permintaan kredit atas nama Bupati. Hal ini karena Ilyas A Hamid masih terikat pinjaman sebesar Rp 2 miliar pada kepada Bank Aceh Cabang Lhokseumawe. Effendi Baharuddin kemudian menyarankan untuk menaikkan jumlah pinjaman menjadi Rp 7,5 miliar kepada Melodi Thaher. Tujuannya, Rp2 miliar dari dana ini untuk membayar pinjaman bupati sebelumnya.

Selain meminta menaikkan jumlah pinjaman, Effendi Baharuddin juga menyarankan agar yang menandatangani akad kredit tersebut adalah Melodi Thaher selaku Kabag Ekonomi dan Investasi Setdakab Aceh Utara.

Dalam pertemuan tersebut Effendi Baharuddin juga menjelaskan persyaratan yang harus disiapkan oleh Melodi Thaher untuk bisa meminjam kredit di Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe. Pada hari itu Melodi kemudian melengkapi persyaratan berupa Surat Jaminan dan Surat Persetujuan dari DPRK Aceh Utara.

Pada tanggal 16 Oktober 2009 Effendi Baharuddin mencairkan dana sebesar Rp 7,5 miliar dan ditranfer ke rekening giro atas nama Melodi Thaher. Selanjutnya Melodi Thaher mentransfer dana tersebut ke sejumlah rekening diantaranya;

Rekening atas nama Ilyas A Hamid Rp300 juta, atas nama Muhammad Thaib, staf ahli Bupati Aceh Urata Rp 645 juta, ke rekening atas nama Misbahul Munir, Wakil Ketua DPRK Aceh Utara Rp 300 juta, rekening atas nama A Junaidi, seorang anggota DPRK Aceh Utara saat itu Rp 500 juta dan rekening atas nama M Yahya, kolega Ilyas A Hamid sebesar Rp 300 juta.

Menurut aktivis badan pekerja Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), dana tersebut diduga turut mengalir kepada beberapa pihak lain yang memiliki hubungan dekat dengan bupati waktu itu. Aliran ini yang membuat MaTA kembali melaporkan kasus ini ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh, pada 29 Januari 2014.[Juli P Mudo]

Sumber: Habadaily.com