KIA Siapkan Sidang Sengketa Warga Matangkuli Vs Pemkab Aceh Utara

Komisi Informasi Aceh (KIA) menerima permohonan sengketa informasi terhadap Pemkab Aceh Utara yang diajukan lima perempuan asal Matangkuli, Aceh Utara, Jumat (9/6). Laporan itu diserahkan oleh Koordinator Bidang Hukum dan Politik Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Baihaqi, diterima Ketua KIA, Afrizal Tjoetra.

“Tadi perwakilan MaTA mendatangi kantor kami untuk melaporkan sengketa informasi antara warga dan Pemkab Aceh Utara. Tahap selanjutnya kami akan mengadakan pleno dulu pada tanggal 13 Juni untuk membahas laporan tersebut,” ujar Ketua KIA, Afrizal Tjoetra kepada Serambi, Jumat (9 Juni).

Disebutkan, dalam pleno itu nanti akan ditentukan majelis dan mediator yang akan menangani permohonan penyelesaian sengketa informasi publik. Selain itu juga menetapkan panitera dan jadwal sidang. “Informasi yang disampaikan tersebut layak ditindaklanjuti atau disidangkan,” ujar Afrizal.

Ditanya lokasi sidang sengketa tersebut, Afrizal menyebutkan sidang sengketa itu bisa diadakan di Banda Aceh dan juga bisa di Lhokseumawe. Ia menambahkan, selama ini, masyarakat sudah memiliki pemahaman yang baik dalam menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.

Sementara itu, Baihaqi mengatakan, setelah berkas permohonan dari lima perempuan asal Matangkuli itu memenuhi syarat, kemarin ia langsung mendatangi kantor KIA untuk melaporkan sengketa informasi publik. “Lima perempuan asal Matangkuli itu memberikan kuasa kepada saya untuk melaporkan kepada KIA,” kata Baihaqi.

Untuk proses selanjutnya, MaTA akan menunggu penetapan jadwal sidang sengketa informasi tersebut. “Ada Sembilan laporan yang dimohon oleh lima perempuan tersebut dari Pemkab Aceh Utara, pada April 2017. Namun, sampai batas waktu yang ditentukan, informasi tersebut belum juga diberikan,” kata Baihaqi. (Lihat, sembilan permintaan warga)

Kelompok perempuan itu, tambah Baihaqi, juga mengajukan keberatan ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). “Tapi sudah dua bulan ditunggu, sampai sekarang belum juga diberikan. Karena informasi yang dibutuhkan tidak diberikan, maka kelima warga itu melaporkan Pemkab ke KIA,” katanya.

Penjelasan Sekda
Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Utara, Abdul Aziz MH kepada Serambi kemarin mengatakan, ia sudah memerintahkan staf dan pejabat berwenang untuk menelusuri surat yang diajukan warga yang memohon informasi-informasi tersebut. Jika informasi yang diminta layak diberikan kepada pemohon atau kepada warga, Sekda mengatakan, Pemkab tentu akan memberikannya. “Sampai sore tadi (kemarin-red), masih dicari surat dari warga,” kata Sekda.[]

* sembilan permintaan warga
– Laporan penyaluran dana CSR oleh ExxonMobil tahun 2013 sampai 2015
– Petunjuk atau mekanisme penyaluran dana CSR Pertamina Hulu Energi (PHE)
– Daftar informasi publik yang dapat diberikan kepada masyarakat dan yang dikecualikan
– Salinan izin perusahaan kelapa sawit yang membuka kebun di Aceh Utara
– Analisis berkala yang dilakukan dinas terkait terhadap perusahaan sawit
– Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) PT Mandum Payah Tamita (MPT) yang sempat membuka areal perkebunan sawit di Aceh Utara
– Izin PT MPT yang sedang membuka kebun di kawasan Aceh Utara
– Daftar penerima ganti rugi lahan untuk pembangunan waduk Keureutoe yang sudah dibayar dan belum
– Keputusan besaran harga ganti rugi lahan untuk pembangunan Waduk Keureutoe

Sumber: Serambi