KPK : Dana Otsus Rentan Terjadi Tipikor

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai, dana otonomi khusus (Otsus) yang diterima Pemerintah Aceh rentan terjadi tindak pidana korupsi (Tipikor) pada proses penyelenggaraannya. Untuk mengantisipasi itu, Tim Koordinasi Supervisi KPK diturunkan ke Aceh.

Hal itu disampaikan oleh Koordinator Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan dan Penindakan Terintegrasi KPK, Asep Rahmat Sunanda, pada Rabu (20/07/2017) sore usai rapat koordinasi dengan anggota dewan di Ruang Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh.

“Maka sebelum itu (korupsi) menjadi permasalahan besar, kita harapkan dana otonomi ini betul-betul sampai kepada masyarakat Aceh karena pada dasarnya dana otonomi itu dimaksudkan untuk rakyat,” ujar Asep.

KPK melakukan koordinasi supervisi dan upaya pencegahan korupsi khusus di enam provinsi, yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Banten, Papua, dan Papua Barat.

Untuk menjalankan supervisi dan upaya pencegahan korupsi, KPK bekerja sama dengan berbagai instansi, diantaranya penegak hukum, pihak eksekutif dan legislatif ditingkat kabupaten/kota dan provinsi.

“Kita tahu ada tiga provinsi yang pimpinan daerahnya langganan KPK, itu Sumatera Utara, Riau dan Banten. Penindakan di sana sudah dilakukan berulang-ulang dan pimpinan kami berpikir, ini harus dilakukan upaya pencegahan,” tutur Asep.

Sementara itu, Ketua DPR Aceh, Tgk. Muharuddin mengapresiasi kedatangan KPK ke Kantor DPR Aceh. Ia berharap, dengan dilakukannya supervisi dan upaya pencegahan korupsi, Pemerintah Aceh kedepan akan menjadi lebih baik lagi.[]

Sumber: Habadaily