KPK Warning Aceh Soal Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan (me-warning) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota di provinsi ini untuk segera menyelesaikan tindak lanjut dari berbagai permasalahan keuangan, aset, dan pelayanan publik yang belum dilaksanakan sesuai standard operating procedure (SOP)-nya.

Hal itu disampaikan KPK karena masa koordinasi, supervisi, dan pencegahan korupsi secara dini sudah memasuki tahun ketiga. Ini artinya, mulai tahun depan sudah masuk pada tahap penindakan.

“Jadi, jika ada berbagai masalah penyalahgunaan wewenang, dugaan penyelewengan keuangan, aset, dan pelaksanaan pelayanan publik yang belum ditindaklanjuti sesuai SOP-nya, maka segera diselesaikan pada tahun ini,” kata Direktur Penelitian dan Pengembangan KPK Pusat, Dr Ir Roni Dwi Susanto MSi, narasumber dalam Semiloka Koordinasi Supervisi Pencegahan Korupsi di Lingkungan Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota yang berlangsung di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Kamis (22/10).

Selain Dr Roni, tampil juga Anggota Penyidik KPK, Hery Nurudin MM, CFE pada semiloka yang dibuka Gubernur Aceh, dr Zaini Abdullah itu. Acara tersebut dihadiri Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), sejumlah bupati/wali kota, kepala inspektorat kabupaten/kota, anggota DPRA dan DPRK yang baru, dan peserta lainnya.

Sebelum Gubernur Zaini membuka acara, didahului dengan sambutan Direktur Pengawasan Keuangan Daerah BPKP, Dody Setiadi AK MM, CPA.

Pihak KPK juga memaparkan perihal modus korupsi. Modus korupsi konvensional yang sering dilakukan PNS dan penegak hukum, antara lain, melalui surat perintah perjalanan dinas (SPPD), tiket, program fiktif dan lainnya. Sedangkan politik korupsi, melalui APBD dan APBN. Pelakunya, birokrat, makelar, pengurus parpol dan anggota DPR/DPRD.

KPK juga memaparkan bahwa potensi korupsi dalam penerimaan daerah bisa saja terjadi, baik melalui pajak, pungutan daerah maupun belanja, terutama belanja hibah dan bansos.

KPK juga mengingatkan, anggota legislatif yang baru untuk lebih berhati-hati lagi dalam pengusulan program dana kegiatan yang mengatasnamakan aspirasi.

Usulan program dan kegiatan, kata Roni, bisa disampaikan dan harus masuk dalam dokumen KUA dan PPAS, bukan menjadi penumpang gelap. Maksudnya, diusul pada saat APBK dan APBA yang hendak disahkan.

“Kebijakan ini sangat tidak dibenarkan. Jika nanti masih ada yang melakukan, ia akan menerima akibat dan risikonya di kemudian hari,” tegas Direktur Penelitian dan Pengembangan KPK, Dr Roni Dwi Susanto MSi.

Roni juga mengingatkan para bupati dan wali kota di Aceh untuk lebih berhati-hati lagi dalam pengambilan kebijakan, terutama yang terakit penggunaan anggaran keuangan daerahnya dan meningkatkan pengawasan internal. Soalnya, beberapa daerah di Aceh, masuk dalam pengawasan KPK.

Daerah yang permasalahannya dipaparkan dalam acara koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi kemarin, kepala inspektoratnya diberikan waktu untuk menjelaskan aksi tindak lanjut yang telah dilakukan mengatasi masalah yang masih ditemukan dalam menjalankan pelaksanaan pemerintahan. Terutama dalam pelaksanaan APBK dan APBA.

Sementara itu, Direktur Pengawasan Keuangan Daerah BPKP, Dody Setiadi CPA mengingatkan bukan saja eksekutif, tapi juga legislatif bahwa ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan APBD (APBA/APBK) yang memenuhi kepentingan publik.

Antara lain, harus dihindari munculnya kegiatan-kegiatan dadakan dalam DPA SKPA/SKPK tanpa melalui proses pembahasan di KUA-PPAS. Program/kegiatan yang direncanakan haruslah didasarkan pada kebutuhan masyarakat. Harus pula dihindari pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang bersifat formalitas belaka.

APBA/APBK pro publik, kata Dody dalam semiloka kemarin, tidak berhenti pada alokasi anggaran untuk publik yang banyak, tapi juga dalam pelaksanaannya harus didukung dengan proses pengadaan barang/jasa yang benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kegiatan administrasi pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan daerah tidak dikotori dengan keinginan untuk melakukan korupsi. Pemberian dana hibah dan bantuan sosial (bansos) yang selama ini banyak terjadi penyimpangan diharapkan terlaksana sesuai dengan aturan yang berlaku, baik dari segi administrasi maupun substansinya. Tidak boleh ada lagi, kata Dody, pelaksanaan pekerjaan pembangunan yang volumenya kurang, apalagi fiktif.[her]

Sejumlah Daerah dalam Pemantauan
Direktur Pengawasan Keuangan Daerah BPKP, Dody Setiadi CPA yang menjadi narasumber dalam semiloka itu juga memaparkan hasil koordinasi, supervisi, dan pencegahan korupsi di Aceh.

Misalnya, terkait masalah perencanaan dan penganggaran APBA masih ditemukan proses penetapan target pendapatan yang belum terukur secara rasional. Kedua, masih dijumpai anggaran untuk kegiatan yang sama dalam satu SKPA.

Dalam pengadaan barang dan jasa, BPKP juga menemukan masalah, hasil pengadaan Dana Otsus dan Dana Bagi Hasil Migas belum diserahkan/dihibahkan kepada pihak ketiga dan tidak tercatat serta tidak dilaporkan dalam laporan keuangan SKPK.

Selain itu, mekanisme pertanggungjawaban ataupun pelaporan oleh KPA kabupaten/kota kepada pengguna anggaran (PA) belum ada.

Mengenai pelayanan publik, BPKP mencontohkan bahwa SOP pelayanan yang dilaksanakan di RSUD dr Zainoel Abidin (RSUZA) Banda Aceh masih belum direvisi atau dimutakhirkan. Begitu juga pelayanan yang dilaksanakan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) dalam pelaksanaan pelayanan, informasi, dan prasarana pelayanan belum pula dioptimalkan.

Dalam bidang pelaksanaan program ketahanan pangan, BPKP masih menemukan masalah, tidak dilakukan pemeriksaan fisik oleh instansi teknis terkait atas volume pekerjaan yang dilaksanakan oleh kelompok tani penerima bantuan.

Sedangkan hasil koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi yang dilakukan BPKP di Kota Banda Aceh, misalnya, terkait perencanaan dan penganggaran APBK ditemukan juga hal-hal yang belum semestinya. Pertama, penyusunan standar harga yang dibuat belum profesional. Kedua, penyusunan APBK belum berdasarkan standar barang dan harga satuan barang yang terbaru. Sedangkan dalam pengadaan barang dan jasa, tahap-tahap pengadaannya belum sesuai dengan ketentuan.

Di Kabupaten Pidie, BPKP mengaku ada menemukan masalah dalam bidang evaluasi APBK, yakni hasil Musrenbang kecamatan belum dijadikan skala prioritas dalam penyusunan APBK 2013 dan 2014.

Dalam penganggaran hibah, kepala daerah tidak menunjuk SKPK untuk melakukan evaluasi usulan, bansos berupa uang kepada lembaga nonpemerintah yang tidak ditentukan sebelumnya, dianggarkan dalam APBK.

Objek penerima bansos tidak tepat sasaran, belanja hibah diberikan kepada badan, lembaga, organisasi pendidikan, kepemudaan, dan olah raga maupun lembaga pemerintah secara terus-menerus. Selain itu masih ada pemberian dana hibah yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Dana hibah diberikan kepada masyarakat yang kegiatan usahanya perorangan/milik pribadi, bukan kegiatan usaha kelompok.

Di Aceh Utara, penetapan APBK-nya sering terlambat, penetapan target pendapatan asli daerah tidak didukung oleh potensi PAD yang terukur secara rasional. Selain itu, kepala daerah belum menunjuk SKPK untuk melaksanakan evaluasi dana hibah/bansos. Proposal yang diajukan tidak didukung dengan rincian kegiatan. Terdapat nilai aset yang tidak sesuai dengan nilai perolehannya.

Di Bidang Ketahanan Pangan, ditemukan penyaluran bantuan sarana dan pascapanen belum dibuat surat perjanjian, HPS untuk kegiatan usaha tani dan jaringan irigasi, belum disusun, penyeleksian CPCL, JUT, JIUT, traktor dan benih padi belum berdasarkan suatu standar/kriteria yang adil dan transparan, kelompok tani menerima benih padi unggul tidak sesuai musim tanam. Pengelolaan cetak sawah baru belum memadai.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Aceh, Syahrul Badaruddin SE mengatakan, berbagai masalah keuangan, aset, pengadaan barang, dan jasa yang masih menjadi dalam pelaksanaan APBA, sudah banyak yang telah ditindaklanjuti SKPA yang bersangkutan.

Terkait masalah sering terlambatnya pengesahan APBA, Syahrul mengatakan, pihaknya telah mengomunikasikannya dengan pihak TAPA dan DPRA. Mereka menyatakan, akan melakukan pembahasan KUA dan PPAS, setelah penetapan tatib DPRA dan penyusunan alat kelengkapan dewan dan penetapan Ketua dan Wakil Ketua DPRA periode 2014-2019.

Pihak KPK menyarankan, ada tiga langkah yang perlu dilakukan pemerintah daerah untuk mengeleminasi kebocoran anggarannya. Pertama transparansi, yaitu mempublikasi seluruh dokumen anggaran dan membuka proses penganggaran.

Kedua, melibatkan partisipasi publik. Adanya ruang partisipasi warga dalam perencanaan dan penyusunan program dan kegiatan, kemudian membuka pelaksanaan ruang pengawasan kepada publik selebar-lebarnya. Selanjutnya, warga diberikan otoritas dalam pengambilan keputusan.

Ketiga, akuntabilitas, yaitu melakukan pertanggungjawaban setiap sen uang yang dikeluarkan dan membuka ruang serta layanan komplain bagi masyarakat. [her]

Sumber: Serambinews.com