Lambat Audit Kasus Korupsi, BPKP Aceh Dilapor ke Pusat

Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Aceh dilaporkan ke BPKP Pusat oleh Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA). Badan auditor pemerintah itu dinilai lamban dalam mengaudit kerugian negara pada sejumlah kasus korupsi di Aceh.

Laporan tersebut disampaikan langsung tim advokasi korupsi MaTA didampingi bidang hukum Indonesian Corruption Watch (ICW) ke Kepala BPKP Pusat, Mardiasmo pada 20 Oktober 2014 lalu.

“Saat penyerahan laporan ke Pak Mardiasmo, kami didampingi kawan-kawan dari ICW,” kata Koordinator Bidang Antikorupsi dan Monitoring Peradilan, MaTA, Baihaqi, Selasa (3/11/14).

Dalam laporan tersebut, MaTA dan ICW meminta klarifikasi sekaligus mendesak BPKP Pusat untuk mengevaluasi kinerja BPKP Perwakilan Aceh khusus yang berkaitan dengan audit perhitungan kerugian negara pada perkara tindak pidana korupsi.

Menurut Baihaqi, dalam kurun waktu tahun 2014, terdapat 10 kasus indikasi korupsi yang hasil auditnya belum dikeluarkan BPKP Aceh. Akibatnya, proses hukum bagi pelaku dalam kasus ini menjadi terbengkalai.

Terutama, lanjut Baihaqi, kasus indikasi korupsi yang melibatkan pejabat di lingkungan Pemerintahan Aceh dan kabupaten/kota di Aceh.

Baihaqi mencontohkan, kasus pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) RSUD Lhokseumawe Tahun 2012. Pelakunya divonis bebas hakim PN Tipikor Banda Aceh karena tidak adanya hasil audit dari BPKP Aceh atau hanya berpedoman dari hasil perhitungan penyidik.

“Padahal, jika dilihat dari versi Jaksa, kerugian dalam kasus ini mencapai Rp 3,4 miliar dari total anggaran Rp 25 miliar yang bersumber dari APBN tahun 2012. Tentunya ini menjadi catatan buruk dalam penegakan hukum kasus korupsi di Aceh,” katanya.

Sistem koordinasi antara penyidik dengan auditor BPKP Aceh yang berbelit-belit, lanjutnya, juga kerap memperlambat pada sebuah proses hukum.

Misal, pada kasus pengadaan traktor di Distan Aceh, penyidik Polresta Banda Aceh mengaku sudah menyerahkan semua data-data ke BPKP Aceh, sementara pihak auditor mengaku data penyidik belum lengkap.

“Trend ini sebenarnya bukan saja pada kasus Distan Aceh, tetapi sudah terjadi pada beberapa kasus-kasus korupsi sebelumnya. Baik yang ditangani polisi maupun kejaksaan,” imbuhnya.

Untuk itu, MaTA berharap dengan laporan mereka ke BPKP Pusat tersebut, dapat memperbaiki kinerja tim audit BPKP Perwakilan Aceh.[Juli P. Mudo]

Sumber: Habadaily.com