LSM Kritik Studi Banding Dewan DPRK Lhokseumawe

Sebanyak 13 anggota Komisi A dan B DPRK Lhokseumawe, 11-13 November 2014 melakukan studi banding ke Kota Medan untuk melihat kinerja dewan kota itu. Sedangkan angota Komisi C dan D dijadwalkan berangkat ke Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara dalam waktu dekat.

Karena selama ini dinilai tak memberikan manfaat bagi kinerja dewan, Koordinator LSM Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian meminta anggota DPRK Lhokseumawe segera menghentikan trend lama menghabiskan anggaran di akhir tahun dengan cara melakukan studi banding. Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Pelaksana tugas (Plt) Ketua Komunitas Demokrasi Aceh Utara (KDAU), Zulfikar Husen secara terpisah.

“Selama ini belum ada anggota dewan yang mengimplementasikan hasil studi bandingnya. Karena itu masyarakat nanti berhak mempertanyakan apa hasil dari studi banding dan dewan harus mampu membuktikan kepada masyarakat dalam kinerja mereka,” kata Alfian kepada Serambi, Jumat (14/11).

Jika hasilnya tak bisa diimplementasikan dalam tugasnya, menurut Alfian, masyarakat akan menilai studi banding dewan hanya untuk jalan-jalan saja dan mereka mendapat keuntungan dari dana perjalanan dinas. Sebab, lanjutnya, dan perjalanan dinas dewan menghabiskan anggaran yang cukup besar. “Contohnya, dana perjalanan dewan tahun 2012 menjadi temuan dan kasus itu sudah kita laporkan ke Kejati Aceh,” katanya.

Sebab, tambah Alfian, dalam studi banding peluang penyelewengan anggaran lebih besar mulai dari tiket pesawat, kamar hotel, dan waktu perjalanan dinas. “Karena itu, kita minta dewan menghentikan studi banding. Sehingga dana tersebut bisa dialihkan untuk kegiatan lain yang lebih bermanfaat bagi masyarakat,” tegasnya.

Plt Koordinator KDAU, Zulfikar Husen menambahkan, selama ini hasil studi banding dewan tak pernah mampu ditunjukkan kepada masyarakat. “Karena itu, kita minta dewan untuk menghentikan studi banding. Sebab, kegiatan tersebut hanya menghabiskan anggaran saja,” kata Zulfikar.[jf]

Sumber: Serambinews.com