Mantan Pimpinan Pegadaian Divonis 18 Bulan Penjara

Banda Aceh — Mantan Pimpinan Cabang (Pimcab) PT Pegadaian Syariah di Lambaro, Banda Aceh, terdakwa Toni Azwar divonis 18 bulan penjara. Dia dinyatakan terbukti terlibat dalam perkara Pencairan Kredit Gadai (RAHN) fiktif tanpa barang jaminan Rp 1.845 609.000 yang dilakukan bahawannya, Muhammad Taufik bersama nasabah pegadaian, Elfina yang lebih dulu divonis.

pengadilan

Majelis hakim membacakan putusan ini dalam sidang terakhir di Pengadilan Tipikor Banda Aceh, Selasa (8/9). Sidang kemarin dipimpin Samsul Qamar MH dibantu hakim anggota Syaiful Has’ari SH dan Zulfan Effendi SH. Sedangkan terdakwa didampingi penasihat hukumnya, Zulfan SH dan Basrul SH.

Majelis hakim juga membebankan terdakwa membayar denda Rp 200 juta. Jika tidak sanggup membayar, maka diganti dengan kurungan selama tiga bulan. Terdakwa terbukti melanggar Pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Putusan tersebut lebih rendah dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Banda Aceh pada sidang sebelumnya, yaitu lima tahun penjara.

Sebelumnya, JPU mendakwa terdakwa Toni Azwar terlibat karena tidak menjalankan tugas dan fungsi pengawasannya sebagai pimpinan. Toni Azwar selaku Pimcab tidak merahasiakan password username kapala cabang dalam penggunaan sistem komputerisasi menyangkut proses kredit pada bawahannya. Sehingga tidak ada pengendalian darinya terhadap kegiatan operasional administrasi dan keuangan Unit Pegadaian Syariah (UPS).

Akibatnya, Muhammad Taufik selaku pengelola pada Unit Pegadaian Syariah (UPS) Beurawe, Banda Aceh dan pengelola Unit Persero Keutapang, Aceh Besar, leluasa mengeluarkan dana pinjaman tanpa agunan terhadap 11 nasabah di UPS Beurawe, dan empat nasabah di UPS Keutapang untuk nasabah Elfina tanpa sepengetahuannya. Pencairan dana itu dilakukan dalam rentang waktu Juli-Desember 2013.

Berdasarkan hasil audit Badan Pembangunan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh, perbuatan Toni Azwar bersama Taufik dan Elfina telah merugikan keuangan negara Rp 1.845 609.000. Menanggapi putusan tersebut, pengacara hukum terdakwa dan JPU Lena Rosdiana Aji SH dan Mairia Efita Ayu SH menyatakan pikir-pikir selama tujuh hari, apakah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) atau menerima.[mz]

Sumber: Serambi