MaTA Apresiasi Pengusutan Kasus Pajak Bireuen

Pengusutan kembali kasus penggelapan pajak Bireuen dengan tersangka Muslem Syamaun, mantan BUD Pemkab Bireuen yang merugikan keuangan negara Rp 28 milyar patut diapresiasi oleh masyarakat.

”Kami menilai itu sebagai sebuah kemajuan dalam penanganan kasus korupsi di Aceh, maklum kasus ini sudah sekian lama tersendat,” ucap Alfian Husen, Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), melalui telepon seluler, Rabu (10/12/14).

Alfian mengatakan kasus itu bergulir sejak 2009 lalu, berikutnya tersendat antara Kejati Aceh dan Polda Aceh. Dengan adanya axaminasi (evaluasi) antara KPK, Kejati Aceh dan Polda Aceh, kini terjawab kalau kasus pajak Bireuen masuk ranah korupsi.

“Dari hasil evaluasi itu, kasus penggelapan pajak Bireuen yang dilakukan Muslem Syamaun yang merugikan keuangan negara hingga Rp 28 milyar bukan kasus pencucian uang, tetapi masuk ke ranah korupsi, ini kata Kajati Aceh,” ucap Alfian.

Alfian mengatakan sebagai bagian dari unsur masyarakat dalam melakukan pengawalan penegakan kasus pajak Bireuen. MaTA sebelumnya telah mengirimkan surat ke KPK untuk supervisi atas kasus pajak yang sempat gempar tersebut.

Putra Bireuen itu mengatakan sejak awal sudah menyatakan kasus penyimpangan pajak Bireuen telah memenuhi unsur pasal 2 dan 3 UU No 31 Tahun 1999, sebagaimana telah dirubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Tipikor.

Menurut catatan, perhitungan dan pemeriksaan tim Kanwil DJP Aceh dan telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dengan total pajak Rp51,3 miliar yaitu Rp27,5 miliar untuk 2007 dan Rp23,8 miliar tahun 2008, termasuk denda dan bunga. Hasil audit BPKP kerugian negara Rp28 miliar.

Muslem Syamaun sempat ditahan penyidik polisi Sabtu 8 Januari 2011. Penahanan atas perintah Kapolda Aceh Irjen Pol Iskandar Hasan. Namun, penahanan Muslem ditangguhkan 25 Januari 2011, atas perintah kapolda. Kini Muslem menjabat Kabag Umum Setdakab Bireuen.[Murdeli Harun]

Sumber: Habadaily.com