MaTA: Bawaslu Harus Bertindak, Jangan Sekedar Berpendapat

Maraknya protes bakal calon kepala daerah atas hasil pemeriksaan kesehatan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Zainal Abidin harus segera disikapi.

Hal tersebut dinyatakan Alfian dari MaTA. Menurutnya pihak Bawaslu dan Panwaslih segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna adanya kepastian atau ketaatan regulasi terhadap apa yang sedang terjadi.

“Peran Bawaslu atau Panwaslih sudah jelas yaitu mengawasi jalannya proses pemilukada yang sedang berlangsung di bawah kendali KIP Aceh. Jadi, segera bertindak, jangan lagi berpendapat,” sebut Alfian.

Menurut Alfian, Banwaslu atau Panwaslih dapat memanggil KIP secara resmi untuk mempertanyakan masalah tersebut?

Alfian juga menegaskan pentingnya pengawasan publik terhadap KIP, Bawaslu dan Panwaslih mengingat adanya potensi mengabaikan kewenangan masing-masing lembaga.

“Pengalaman MaTA sebelumnya, KIP maupun Bawaslu/Panwaslih sangat penting di awasi oleh publik, karena mareka cenderung mengabaikan terhadap keseluruhan kewenangan masing-masing lembaga tersebut, ” tambahnya.

Jadi dalam masalah ini, sebut Alfian, Banwaslu, termasuk Panwaslih, jangan hanya mengelurkan pendapat, akan tetapi kewenangan yang ada harus mareka jalankan. “Sangat tidak etis kalau pihak yang berwenang abai terhadap mandat mareka dan berimplikasi besar kepada jalannya pemilukada aceh kedepan,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, 19 bakal calon kepala daerah dinyatakan tidak lolos uji kesehatan. Surat keterangan yang dikeluarkan oleh pihak RSUZA itu mendapat reaksi protes dari sebagian calon.

Menurut Panwaslih, mereka belum bisa bertindak karena belum ada surat keputusan KIP Aceh terkait penetapan calon, sama dengan pandangan Bawaslu. Sementara KIP Aceh memandang ini sudah masuk ranahnya Panwaslih.

Sedangkan Banwaslu Pusat berpandangan, calon yang tidak lolos uji kesehatan sudah boleh mengajukan sengketa pemilihan tanpa mesti menunggu KIP Aceh menetapkan calon. []

Sumber: Acehtrend