MaTA Desak Pemkab Aceh Utara Evaluasi Izin Perusahaan Perkebunan

Hutan Aceh Harus Serius Diselamatkan

Koordinator Bidang Anti Korupsi dan Monitoring Peradilan Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Boihaqi mengatakan, Pemerintah Aceh Utara hingga saat ini tidak memiliki data atau informasi tentang Surat Keputusan Izin Usaha dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) PT Mandum Payah Tamita.

“Padahal, PT MPT ini sudah “mengeruk” hasil kekayaan Aceh Utara. Tanpa mengantongi informasi-informasi ini, bagaimana mungkin Pemerintah Aceh Utara melalui dinas teknisnya melakukan pengawasan terhadap keberadaan perusahaan yang bersangkutan, ” katanya, Jumat (20/10/2017).

Terlebih Bupati Aceh Utara, Muhammad Thaib, pada pemerintahan periode sebelumnya telah mendesak Gubernur Aceh untuk melakukan evaluasi terhadap perusahaan ini.

Pasalnya, menurut Bupati Aceh Utara, perusahaan yang beroperasi di wilayah Cot Girek tersebut diduga kuat telah merusak hutan Aceh Utara yang mengakibatkan banjir bandang.

Namun, hingga saat ini belum ada upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh untuk melakukan evaluasi perusahaan tersebut meskipun telah ada desakan dari banyak pihak.

Untuk itu, MaTA berharap Pemerintah Aceh Utara perlu mengumpulkan informasi mengenai perusahaan ini, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi yang nantinya dapat dijadikan sebagai dasar pengusulan apakah izin usaha perusahaan dapat diperpanjang atau dihentikan.

Di sisi lain, MaTA juga merasa aneh bahwa Pemerintah Aceh Utara tidak memiliki informasi mengenai hasil evaluasi atau review berkala perusahaan-perusahaan perkebunan yang beroperasi di Aceh Utara.

Padahal, dalam Permentan No 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan pada pasal 44 ayat (1) mengamanatkan bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan usaha perkebunan dilakukan oleh direktur jenderal, gubernur dan bupati/walikota sesuai kewenangan.

Dalam ayat (3) juga disebutkan, bahwa pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh gubernur atau bupati/walikota dalam bentuk evaluasi kinerja perusahaan perkebunan dan penilaian usaha perkebunan.

“Tanpa adanya hasil evaluasi atau review ini, patut diduga Pemerintah Aceh Utara melalui dinas teknisnya tidak melakukan apapun untuk mengevaluasi perusahaan-perusahaan tersebut.[]

Sumber: Acehtrend