MaTA Desak Pengadilan Tipikor Tahan Dasni

Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) mendesak Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banda Aceh menahan Dasni Yuzar, terdakwa korupsi dana hibah APBA 2010 yang diterima Yayasan Cakra Donya Lhokseumawe.

“Dasni Yuzar, anak dan adiknya (Reza Maulana dan Amir Nizam) yang saat ini menjadi terdakwa tindak pidana korupsi Yayasan Cakra Donya harus segera ditahan. Penting segera ditahan mengingat hingga kini Wali Kota Lhokseumawe belum menonaktifkan Dasni Yuzar sebagai Sekda sehingga berpotensi menggunakan fasilitasi negara selama persidangan perkara ini di pengadilan nantinya,” ujar Staff Monitoring Peradilan MaTA, Sariyulis melalui rilis diterima ATJEHPOST.co, Rabu, 10 Desember 2014.

Sariyulis menyebut jika Dasni tidak ditahan maka siapa yang bisa menjamin terdakwa tidak menggunakan fasilitas negara yang melekat padanya dalam proses persidangan nantinya. “Kalau ini terjadi, Wali Kota Lhokseumawe dan Pengadilan Tipikor Banda Aceh harus bertanggung jawab. Di sisi lain, tidak ditahannya terdakwa kasus ini akan memberi kesan bahwa Pengadilan Tipikor Banda Aceh memberikan keleluasaan terhadap ‘penjahat’ Negara, dan bahkan memungkinkan terdakwa Dasni Yuzar akan melakukan pengulangan kasus korupsi,” katanya.

Berdasarkan catatan MaTA, Pengadilan Tipikor cenderung menahan terdakwa apabila hal itu lebih dahulu dilakukan penyidik ketika kasus masih tahap penyidikan. “Pengadilan Tipikor Banda Aceh harusnya melakukan perubahan secara fundamental dalam menangangani perkara tindak pidana korupsi. Terlebih oknum yang terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi memiliki pangkat dan jabatan yang tinggi di daerah,” ujar Sariyulis.

MaTA turut mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh untuk memeriksa secara menyeluruh kasus ini sehingga tidak ada oknum yang terselamatkan. MaTA menyakini oknum yang terlibat bukan hanya tiga orang yang kini menjadi terdakwa, namun lebih dari itu.

“Berdasarkan penelusuran kami, anggaran untuk Yayasan Cakradonya tersebut bersumber dari dana aspirasi oknum DPRA yang proses pencairannya melalui Biro Kesra Aceh. Penting bagi Kejati Aceh untuk memeriksa oknum DPRA tersebut dan juga oknum yang ada di Biro Kesra,” kata Sariyulis.

MaTA berharap penyidik Kejati Aceh juga menelusuri aliran dana dari hasil tindak pidana tersebut, sehingga nantinya akan menemukan titik terang baru dalam pengungkapan kasus korupsi ini.[Muhammad Fazil]

Sumber: Atjehpost.co