MaTA Desak Wali Kota Copot Kepala DKPP

Logo MaTA

Wali Kota Lhokseumawe, Suaidi Yahya, mengatakan, Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian (DKPP) sampai saat ini masih dijabat oleh Rz. “Masih aktif (sebagai Kepala DKPP),” kata Suaidi menjawab para wartawan usai meninjau pelaksanaan UNBK di SMPN 1 Lhokseumawe, Senin, 23 April 2018.

Sebagaimana diketahui, penyidik Tipikor Satreskrim Polres Lhokseumawe sudah menetapkan Rz sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan ternak sumber dana APBK tahun 2014, sejak 3 April 2018.

Salah satu pejabat eselon II lainnya di Pemko Lhokseumawe, Hml, juga menjadi tersangka dugaan korupsi yang ditangani kejaksaan setempat. Wali Kota Lhokseumawe sudah memberhentikan Hml dari Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop-UKM) lantaran yang bersangkutan ditahan oleh jaksa. Wali kota kemudian menunjuk Sekretaris Disperindagkop sebagai Plt. kepala dinas ini.

Wali Kota Suaidi mengakui sejauh ini belum mengambil sikap atau kebijakan, apakah Rz akan dicopot dari Kepala DKPP atau tidak. Namun, kata wali kota, dalam waktu dekat akan dilakukan penilaian kinerja terhadap seluruh pejabat eselon II di Pemko Lhokseumawe, termasuk Kepala DKPP.

“Mungkin dalam beberapa hari lagi kita ada penilaian kinerja. Disitulah nanti kita baru rotasi, ataupun nanti dipindahkan ataupun dinonaktifkan,” ujar Suaidi.

‘Tak perlu takut’
Sementara itu, Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) mendesak Wali Kota Lhokseumawe segera mencopot Rz dari jabatan Kepala DKPP untuk membuktikan komitmen pemberatasan korupsi. “Di sisi lain, yang bersangkutan juga dapat fokus untuk menjalani proses hukumnya,” kata Baihaqi, Koordinator Bidang Hukum dan Politik MaTA, Senin, 23 April 2018.

“Wali Kota Lhokseumawe tak perlu takut dengan pencopotan ini, terlebih oknum yang dicopot adalah terindikasi terlibat dalam kasus indikasi korupsi. Di sini diperlukan ketegasan wali kota sehingga nantinya akan ada penilaian lebih dari masyarakat,” ujar Baihaqi.

Baihaqi menyebutkan, kalau wali kota ragu-ragu, masyarakat akan menilai secara negatif. Artinya, kata dia, masyarakat akan melihat bahwa wali kota tidak punya “nyali” dengan bawahannya. “Tentu, sebagai kepala daerah tidak mau dinilai demikian. Untuk itu, wali kota haruslah benar-benar menunjukkan komitmen pemberantasan korupsi,” katanya.

MaTA, kata Baihaqi, juga mendesak penyidik Tipikor Satreskrim Polres Lhokseumawe agar menahan Kepala DKPP, Rz, yang sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan ternak bersumber dari APBK tahun 2014. Apalagi, kata dia, berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh—sebagaimana disampaikan penyidik—kerugian negara dalam kasus itu mencapai Rp8 miliar lebih.

Berita dengan judul Wali Kota Lhokseumawe Belum Bersikap Terhadap Kepala DKPP sudah pernah tayang di http://portalsatu.com/read/news/wali-kota-lhokseumawe-belum-bersikap-terhadap-kepala-dkpp-42047