MaTA: Dewan ke Bali Pemborosan Anggaran

* Sebaiknya Fokus Pembahasan APBA-P dan APBA 2016

Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menilai kunjungan kerja (kunker) anggota Badan Legislasi (Banleg) DPRA ke Bali dan Bandung pada 17 September lalu adalah suatu pemborosan anggaran. Menurut MaTA, perjalanan itu hanya kegiatan jalan-jalan berkedok studi banding. “Ini kan namanya jalan-jalan berkedok studi banding. Harusnya kegiatan studi bandingnya masuk akal sedikit dong,” kata Koordinator Bidang Advokasi dan Kebijakan Publik MaTA, Hafidh, kepada Serambi, Minggu (20/9).

Seperti diketahui, sebanyak 11 anggota Banleg DPRA melakukan kunker ke Bali dan Bandung. Masing-masing lima orang ke Bali dan enam orang ke Bandung. Kunker itu dalam rangka mempelajari sistem Bank Perkreditan Rakyat (BPR) untuk diadopsi di BPR Syariah Mustaqim Sukamakmur milik Pemerintah Aceh.

Menurut Hafidh, meski studi banding itu disebut sebagai studi komparasi untuk rancangan qanun tentang BPR di Aceh, tetapi pemilihan kedua daerah itu tidak tepat karena tidak menerapkan bank daerah syariah. Studi banding itu tak lebih sebagai suatu kegiatan dewan yang menguras anggaran untuk biaya perjalanan para anggota Banleg DPRA.

Alangkah lebih bagus, kata Hafidh, pihak DPRA mengundang beberapa pakar yang expert di bidang dimaksud untuk datang ke Aceh guna melakukan kajian-kajian dan berbagi pengalaman. “Begitu lebih bagus, akan mengefisiensikan anggaran, tidak usah berbondong-bondong ke luar, karena akan menghabiskan anggaran saja,” kata Hafidh.

Menurutnya, apa yang dilaksanakan oleh Anggota DPRA selama ini masih menganut pola lama, studi banding tapi ujung-ujungnya hanya jalan-jalan tanpa membawa hasil untuk tujuan yang ingin dicapai. Mestinya, kata Hafidh, dewan memilih agenda-agenda penting saja untuk studi banding.

“Dari dulu, kegiatan anggota dewan kita begitu-begitu saja, hasil yang dibawa pulang juga sering tidak bisa diimplementasikan di Aceh. Artinya, lagi-lagi dewan melakukan perjalanan sia-sia, tentang bank syariah belajarnya kok ke Bali, ini aneh,” ujar Hafidh.

Daripada melakukan kunker yang tidak jelas hasilnya, Hafidh menyarankan agar para anggota dewan lebih fokus kepada pembahasan KUA-PPAS, baik itu APBA-P 2015 atau APBA 2016. “Kalau pembahasan ini jelas untuk kepentingan masyarakat Aceh, untuk kepastian serapan anggaran. Jangan sampai APBA kita nanti telat lagi, ini akan berdampak pada proses pembangunan dan ekonomo masyarakat, jadi kita minta dewan agar fokus pada pembahasn itu saja,” kata Hafidh.

Sebelumnya, tegas Hafidh, BPK Aceh juga telah menemukan penyelewengan dana perjalanan dinas pejabat dan Anggota DPRA. Hafidh berharap, temuan itu menjadi warning bagi siapa saja termasuk DPRA yang melakukan perjalanan dinas. “Jangan sampai temuan itu didapatkan lagi dalam audit ke depan. Kita berharap perjalanan dinas para anggota dewan benar-benar memberikan dampak yang bagus bagi masyarakat, jika tidak sangat disayangkan,” pungkas Hafidh.[sb]

Sumber: Serambi