MaTA: Gubernur Harus Batalkan Pengadaan Videotron

Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) mendesak Gubernur Aceh Zaini Abdullah membatalkan pengadaan videotron di Dinas Pendidikan sumber dana 2016.

Koordinator MaTA Alfian dalam pernyataan diterima portalsatu.com, Selasa, 19 Juli 2016 mengatakan, berdasarkan penelusuran MaTA, pengadaan videotron sebelumnya juga pernah dilakukan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Aceh masa Hasanuddin Darjo sebagai kepala badan itu. Videotron tersebut ditempatkan di sejumlah kawasan, termasuk di Aceh Besar dan Pidie.

“Pertanyaannya bagaimana nasibnya sekarang dan bagaimana manfaatnya, semuanya tidak jelas. Seharusnya
Hasanuddin Darjo bisa belajar dengan pengalaman yang sudah pernah dia lakukan, jangan memaksa kehendak dengan anggaran publik,” kata Alfian.

Alfian berharap Gubernur Zaini peka terhadap aspirasi publik. Gubernur, kata dia, harus berani menghentikan pengadaan tersebut. “Jangan ‘melindungi’ kalau itu bertentangan dengan aspirasi publik,” ujarnya.

Banyak masalah

Hasil kajian MaTA, dunia pendidikan Aceh masih banyak masalah dan butuh perhatian mendesak. Pertama, kata Alfian, pendidikan Aceh dengan anggaran besar, tapi berbagai persoalan pendidikan masih terjadi, seperti rendahnya mutu guru, di mana masih banyak guru belum memenuhi kualifikasi serta rendahnya nilai rata-rata uji kompetensi guru.

Kedua, rendahnya rerata indeks integritas ujian nasional, dan masih banyak sarana dan prasarana sekolah yang rusak. Ketiga, persentase penduduk tuna aksara masih tinggi. Keempat, masih banyak sekolah yang belum terakreditasi mulai jenjang SD, SMP hingga SMA/SMK.

“Seharusnya ini dulu dipikirkan dengan tindakan segera, bukan pengadaan videotron tersebut,” kata Alfian.

DPRA abai

MaTA juga menilai munculnya pengadaan videotron tersebut akibat DPRA abai dalam mencermati program-program yang diusulkan eksekutif, sehingga bisa lolos dan anggaran disahkan oleh parlemen. “Seharusnya DPRA teliti dan cermat sebelum pengesahan anggaran,” ujar Alfian.

Itu sebabnya, kata Alfian, MaTA juga meminta DPRA bertangung jawab untuk menghentikan pengadaan tersebut. “Sehingga publik tidak curiga kepada Gubernur Aceh, Kepala Dinas Pendidikan dan DPRA ikut bermain dalam manfaat bagi mereka terhadap pengadaan tersebut,” ujarnya.

“Kalau pengadaan tersebut ditetap dipaksakan, publik wajib curiga kepada mereka. Karena pengadaan anggaran pemerintah selama ini kerap terjadi konflik kepentingan antara kepala daerah, dinas terkait dan Badan Anggaran DPRA,” kata Alfian.[]

Sumber: Portal Satu