MaTA Minta KPK Usut Korupsi Kehutanan di Aceh

Hutan Aceh Harus Serius Diselamatkan

LSM Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut indikasi korupsi terkait kerjasama pengelolaan lahan kebun sawit dalam kawasan hutan lindung di Kabupaten Aceh Tamiang dan Nagan Raya, tahun 2015-2016 yang diduga merugikan negara hingga Rp 72 miliar.

Koordinator MaTA Bidang Advokasi Korupsi dan Monitoring Peradilan, Baihaqi, Minggu (9/4) mengatakan, pada November 2016 pihaknya sudah melaporkan sejumlah dugaan korupsi bidang kehutanan di Aceh ke KPK. Namun hingga kini laporan itu belum ditindaklanjuti.

“Kasus ini sengaja kami laporkan ke KPK karena kasus ini melibatkan Gubernur Aceh dan Kepala Dinas Kehutanan Aceh. Namun hingga kini belum ditindaklanjuti. Dalam waktu dekat kami akan kembali mendatangi KPK untuk meminta agar kasus ini segera diusut,” katanya.

Ia memaparkan, dugaan korupsi ini terkait pengelolaan lahan sawit yang akan dikembalikan fungsinya menjadi hutan lindung, khususnya di Aceh Tamiang dan Nagan Raya. Dalam kerjasama di Aceh Tamiang, Kepala Dinas Kehutanan Aceh, Husaini Syamaun sebagai Kadishut Aceh saat itu, melakukan kerjasama pengelolaan sawit dengan masyarakat untuk mengambil hasil panen sawit.

Syaratnya, masyarakat yang dalam hal ini disebut bernama Rusli, dibebankan agar memberi kontribusi pendapatan kepada pemerintah sebesar 15 persen dari hasil panen sawit setiap tahunnya. Rinciannya, 10 persen untuk Pemerintah Aceh dan 5 persen untuk Pemkab Aceh Tamiang.

Terkait kerjasama ini, Bupati Aceh Tamiang pernah mengirim surat kepada Gubernur Aceh yang isinya meminta kerjasama ini ditinjau ulang. Karena bupati merasa kerjasama ini tidak sesuai komitmen pemerintah dalam mengembalikan fungsi lahan (restorasi) itu menjadi hutan. Namun dalam jawabanya, Gubernur dr Zaini Abdullah mengatakan kerjasama tersebut sudah sesuai dengan kewenangan Dinas Kehutanan Aceh, dan juga sebagai bagian menambah kontribusi terhadap PAD.

Sementara kerjasama serupa di Kabupaten Nagan Raya, dilakukan bersama Ketua Koperasi Kopermas Sinpa, yang menggarap lahan sawit di Kawasan Lindung Gambut Rawa Tripa, dimana lahan seluas 200 hektare itu sudah terlanjur ditanami sawit, dan rencananya akan dikembalikan fungsinya sebagai kawasan lindung. Koperasi dalam hal ini, diberi hak untuk memanen sawit yang sudah terlanjur ditanam itu, sebelum tanaman sawit dimusnahkan.

Menurut pihak MaTA, korupsi yang terjadi adalah, perjanjian kerjasama yang dilakukan Kadishut Aceh Husaini Syamaun atas nama Pemerintah Aceh ini, diduga telah memperkaya orang lain, yakni pihak ketiga yang menikmati hasil kerjasama tersebut. Yaitu Nasruli JF (Ketua Koperasi Sinpa) dan Rusli (warga Tenggulun, Aceh Tamiang).

Pihak tersebut diduga menikmati 88 persen hasil panen di tahun pertama, dan 85 persen di tahun kedua. “Perjanjian kerja sama ini telah merugikan perekonomian negara. Karena kawasan lindung seharusnya tidak dapat dimanfaatkan untuk pengelolaan sawit, tetapi harus dilindungi berdasarkan peruntukannya sebagai kawasan lindung,” demikian kesimpulan MaTA dalam analisisnya.

Mantan Kadishut Aceh, Husaini Syamaun yang disebut dalam laporan MaTA, saat dikonfirmasi kemarin, mengatakan bahwa perjanjian kerjasama itu tidak menyalahi aturan, karena tujuannya tetap akan mengembalikan fungsi hutan, sebagai kawasan lindung.

Namun karena beberapa lahan tersebut sudah terlanjur ditanami oleh pihak lain, maka diberi kesempatan untuk memanen sawit tersebut sebelum akhirnya benar-benar dikembalikan fungsinya.

“Terhadap sawit yang sudah ada di lahan dimaksud, diberi kesempatan dipanen sawitnya selama satu tahun. Selanjutnya lahan itu akan ditanami dengan tanaman hutan yang tidak boleh lagi ditebang,” jelasnya.[]

Sumber: Serambi