MaTA: Percepat Proses Rehab Rumah DPRA

Ilustrasi

Koordinator Advokasi dan Kebijakan Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Hafidh (32) mengatakan, proses rehabilitasi rumah dinas anggota DPRA di Meunasah Papeun, Krueng Barona Jaya, Aceh Besar, semestinya dipercepat agar tidak membebani anggaran pada tahun depan.

“Proses rehab rumah yang ditargetkan selesai dalam tiga bulan ke depan itu, tidak harus menunggu semuanya selesai baru ditempati,” ujar Hafidh kepada Serambi, Jumat (10/10) di Kantor MaTa, Desa Ie Masen, Banda Aceh, menanggapi pemberitaan koran ini kemarin bahwa karena rumah dinas di Kompleks Perumahan DPRA kini direhab, maka setiap Anggota DPRA mendapat uang sewa rumah Rp 9 juta per bulan sejak Oktober-Desember 2014.

Dalam pemberitaan Serambi kemarin juga disebutkan bahwa kompleks perumahan itu berada di Desa Ie Masen, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Semestinya, di Meunasah Papeun, Krueng Barona Jaya, Aceh Besar.

Hafidh mengaku sudah mendengar kabar bahwa ada opsi di mana para anggota dewan baru akan menempati rumah tersebut ketika semuanya selesai dikerjakan. Tapi ia berpendapat tidak perlu seperti itu. “Rumah yang sudah selesai bisa langsung ditempati, agar tunjangan berupa biaya sewa rumah ke depan dapat dihemat,” sarannya.

Apalagi, menurutnya, bila rumah tersebut tidak selesai dalam tahun ini, maka masalah tersebut akan berlanjut ke tahun depan. “Itu namanya pemborosan,” imbuh Hafidh.

Atas nama MaTA, Hafidh juga mempertanyakan nominal yang diberikan kepada anggota DPRA yang dilantik 30 September lalu untuk sewa rumah tahun ini. “Sembilan juta per bulan itu besar. Dengan 27 juta rupiah selama tiga bulan, mereka mau sewa rumah yang seperti apa?” gugatnya.

Namun, diakuinya, tunjangan sewa rumah tersebut merupakan hak setiap anggota dewan yang telah diatur di dalam peraturan pemerintah (PP). “Kami menyadari bahwa itu adalah hak anggota dewan. Penekanan kami adalah pada percepatan masa rehab agar tidak membebani anggaran daerah di tahun 2015,” ujar Hafidh.

“Mengenai nominal tersebut wajar atau tidak, lebih baik ditanyakan saja kepada yang berkompeten,” tambahnya.

Malu hati
Sementara itu, Anggota DPRA dari Partai Nasional Aceh (PNA) Darwati A Gani berpendapat, pada prinsipnya wajar saja anggota dewan yang baru dilantik mendapatkan uang tunjangan sewa rumah karena rumah dinas yang akan mereka tempati sedang direhab. Tetapi, kata Darwati, besarnya tunjangan tersebut harus ditinjau kembali agar pantas dan tidak menimbulkan pemborosan uang rakyat. “Nah, saya pribadi yang tinggal di rumah sendiri, rasanya malu hati untuk mengambil uang sewa tersebut karena saya tinggal di rumah sendiri,” kata istri Irwandi Yusuf, mantan gubernur Aceh ini melalui pesan Blackberry kepada Serambi kemarin.

Ia lanjutkan, jika dana untuk sewa rumah itu tetap dianggarkan juga, maka Darwati memastikan akan mengambil uang tersebut dan akan dia gunakan untuk membantu masyarakat yang tidak mampu. “Penggunaannya juga nanti akan saya publikasikan. Karena kalau tidak diambil pun tidak tahu dananya akan dibawa ke mana,” ujar Darwati.

Ia juga menyarankan, jika rumah dinas itu selesai direhab, maka sebaiknya diberikan kepada anggota DPRA yang berasal dari luar daerah pemilihan (dapil) 1 (khususnya asal Banda Aceh dan Aceh Besar). Kebijakan ini, kata Darwati, perlu karena jumlah rumah di kompleks DPRA itu tidak mencukupi, seiring dengana bertambahnya jumlah anggota DPRA dari 69 orang pada periode 2009-2014 menjadi 81 orang pada periode 2014-2019.

“Karena jumlahnya tak mencukupi, saya rasa alangkah baiknya anggota DPRA yang berasal di luar dapil 1 saja yang menduduki rumah dinas tersebut. Sementara mereka yang berasal dari dapil 1 tentu bisa tinggal di rumah masing-masing. Saya rasa diperlukan rapat di DPRA untuk membahas masalah ini, sehingga ada jalan keluar yang baik,” demikian Darwati A Gani.

Utamakan efisiensi
Koordinator Program Acehnese Civil Society Task Force (ACSTF) Zulfiansyah Lumna, berpendapat, kebijakan pengalokasian uang sewa rumah Rp 27 juta/anggota DPRA untuk tiga bulan ke depan semestinya tetap berpijak pada efisiensi anggaran dan kebutuhan yang sebenarnya (riil). “Publik masih dapat memahami kalau Sekretaris Dewan mengalokasikan anggaran untuk biaya rehab dan memfasilitasi sewa rumah bagi anggota dewan yang betul-betul belum memiliki rumah di Banda Aceh ataupun Aceh Besar. Tetapi kalau para anggota dewan memiliki rumah sendiri di Banda Aceh, namun tetap difasilitasi uang sewa, maka hal ini sangat jauh dari nilai-nilai keadilan itu sendiri,” kata Zulfiansyah kemarin.

Ia menekankan pentingnya efisiensi anggaran pembangunan, mengingat pertumbuhan ekonomi Aceh kian anjlok dengan angka penduduk miskin semakin meningkat. “Seharusnya anggaran tersebut dapat diarahkan untuk program-progam yang bersentuhan dengan hajat hidup orang banyak,” sarannya. (ed/nal/avi)

Sumber : www.serambinews.com

Developer: Rp 27 Juta Itu Harga Sewa Rumah Setahun
Chief Executive Officer (CEO) Aceh Real Estate, Aidia (27) mengatakan, tunjangan sewa rumah sebesar Rp 9 juta per bulan di Kota Banda Aceh itu terlalu berlebihan.

“Menurut saya, itu tidak wajar, dalam tiga bulan berarti 27 juta rupiah. Itu harga sewa rumah untuk setahun,” ujarnya kepada Serambi, Jumat (10/10) menanggapi besaran uang sewa rumah yang diberikan kepada Anggota DPRA periode 2014-2019 yang dikukuhkan/diambil sumpahnya pada 30 September lalu.

Aidia yang sudah lama berkecimpung di bidang properti di Banda Aceh mengaku cukup paham dengan harga sewa-menyewa rumah di kota ini. “Saya dari masa kuliah sudah ikut terjun ke dunia properti, ketika Aceh masih masa rehab-rekons. Untuk rumah tipe 100 itu harga sewanya sekitar 25 juta per tahun di Banda Aceh, lokasinya juga strategis seperti di kawasan Vila Citra, Geuceu, dan sebagainya,” jelas dia.

Dia contohkan, rumah dengan lima kamar tidur, tiga kamar mandi, ruang cuci dan dapur, garasi, dan dilengkapi dengan AC dan kipas angin, berlokasi di kawasan strategis seperti Beurawe, dihargai hanya Rp 22 juta per tahun. “Jadi masih seperti itu sekarang, harga sewa rumah tidak mengalami kenaikan yang signifikan, tidak seperti beli rumah. Berbeda halnya di masa banyak NGO asing dulu,” kata Aidia.

Perusahaan yang dikelola Aidia fokus dalam bidang pengembangan, jasa konsultan, dan jual beli bangunan. “Makanya saya paham betul kisaran harga di sini. Saya juga pernah mencari rumah untuk seorang kepala bank. Rumah tersebut punya enam kamar tidur, dengan kondisi yang cukup lengkap, berada di kawasan Neusu, harganya 50 juta rupiah per tahun. Dengan kata lain, hanya 25 juta per enam bulan,” rincinya.

Dia menganalogikan, “Dengan 9 juta rupiah per bulan, artinya 27 juta rupiah per tiga bulan. Kalau dikalikan 12 bulan menjadi 108 juta per tahun. Kita di sini pada umumnya menyewa rumah per tahun. Saya menilai, dengan biaya sewa segitu bisa dapat rumah yang sangat mewah,” tandasnya. (ed)

Sumber : www.serambinews.com