MaTA Sorot Kasus Kasbon Pemkab Aceh Tenggara

*Baru Satu Terdakwa

Kutacane — Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menyorot kasus kasbon di Pemkab Aceh Tenggara (Agara) yang merugikan negara Rp 2,5 miliar lebih pada 2010 lalu. Kasus satu ini yang diduga melibatkan sejumlah pihak, baru satu orang yang dijadikan tersangka atau terdakwa.

Putusan Dasni; Ancaman Pemberantasan Korupsi di Aceh
Ilustrasi

Koordinator Badan Pekerja Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian, dalam rilis ke Serambi, Rabu (2/9) menyatakan kasus tersebut tidak berdiri sendiri. Dia menjelaskan hal tersebut berdasarkan amatan pihaknya dalam persidangan di Pengadilan Tipikor, dimana mantan bendahara umum daerah (BUD) dalam mengeluarkan keuangan berdasarkan perintah.

Alfian menegaskan tidak mungkin dana dicairkan oleh mantan BUD tanpa ada perintah dari atasan, sehingga diduga kuat ada keterlibatan oknum yang melakukan perintah untuk pencairan uang tersebut. “Kejati Aceh harus mengejar pelaku yang mengeluarkan perintah, karena tidak mungkin terdakwa Malik Hamdani melakukan pencairan uang tanpa perintah,” jelasnya.

Dia berharap, agar pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh menelusuri pelaku yang mengeluarkan perintah pencairan dana kasbon Agara pada 2010. Disebutkan, MaTa akan terus mengikuti kasus tersebut sampai tuntas, terutama di persidangan dan Kejati Aceh.

“Dalam pengalaman pengungkapan kasus dugaan tindak pidana korupsi, jarang kita temukan kasusnya berdiri sendiri dan kuat dugaan, yang terlibat dalam kasus kasbon Kabupaten Agara 2010 lebih dari satu orang,” demikian Alfian, Koordinator MaTA.

Seperti dilansir sebelumnya, mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara (Sekdakab Agara), Drs Hasanuddin Darjo MM, yang kini menjabat Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Aceh mengaku banyak tidak mengetahui proses korupsi dana kas bon Rp 2,5 miliar pada 2010. Menurutnya, semua proses administrasi pencairan oleh kuasa BUD sudah sesuai mekanisme.

Sedangkan dirinya selaku Sekdakab, katanya hanya berwenang menandatangani cek sesuai SK Bupati. Hasanuddin menyampaikan hal ini saat dirinya diperiksa saksi dalam sidang lanjutan kasus korupsi kas bon kabupaten setempat 2,5 miliar di Pengadilan Tipikor Banda Aceh, Selasa (4/8/2015).

Seperti diberitakan, terdakwa Malik Hamdani diduga melakukan korupsi dana kasbon Rp 2,5 miliar lebih dari Rp 3,7 miliar kasbon 2010. Terdakwa melakukan kasbon dengan cara menarik dana kas daerah yang bersumber dari APBK Agara 2010 yang terdapat dalam rekening milik Pemkab Agara di PT Bank BPD Aceh Cabang Kutacane dan PT Bank BRI Cabang Kutacane.

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh, negara dirugikan Rp 2,5 miliar lebih. Terdakwa diancam dengan Pasal 2 atau 3 Undang-Undang Tipikor. “Perbuatan terdakwa telah memperkaya diri sendiri. Untuk mempertanggungjawabkannya, terdakwa telah membuat dan menandatangi surat pernyataan bertanggungjawab tertanggal 3 Agustus 2011,” kata jaksa.[as]

Sumber: Serambi