MaTA Uji Publik Calon Komisioner KIA

Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) melakukan kegiatan uji publik bagi calon Komisioner Komisi Informasi Aceh (KIA) periode 2016-2020. Kegiatan itu dilaksanakan di Aula Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Banda Aceh, Selasa (3/5/2016) pagi hingga siang.

Alasan dilakukannya uji publik itu adalah karena kandidat Komisioner KIA harus dikenali publik secara luas, baik dari sisi integritas dan moralitas, kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi, maupun kemampuannya untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya setelah menjabat kelak.

“Hal inilah yang melandasi MaTA untuk melaksanakan kegiatan uji publik bagi kandidat Komisiner KIA,” kata Amel, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) MaTA kepada Serambinews.com

Di sisi lain, uji publik ini bertujuan mengikat komitmen para calon untuk mengoptimalkan implementasi keterbukaan informasi publik di Aceh. Kegiatan yang dilaksanakan setengah hari itu dihadiri hampir 100 orang dari unsur eksekutif dan legislatif, akademisi, media cetak/elektronik/online, mahasiswa, serta lembaga-lembaga swadaya masyarakat.

Kandidat yang diuji publik itu adalah Afrizal Tjoetra, Cut Hayatun Nufus SSos, Drs Yusran MSi, Hamdan Nurdin SSos, Nurlaily Idrus MH, Jehalim Bangun, dan Tasmiati Emsa SH. Sedangkan tiga orang lagi berhalangan hadir, yaitu Zulfikar Muhammad, Arman Fauzi, dan Ety Rochaeti MEd.

Adapun yang menjadi panelis uji publik tersebut adalah Dr Taqwaddin selaku Ketua Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Aceh, Yarmen Dinamika, Redaktur Pelaksana Harian Serambi Indonesia, dan Desiana Samosir dari Freedom of Information Network Indonesia (FoINI). FoINI sendiri merupakan jaringan organisasi masyarakat sipil dan individu yang intensif mendorong keterbukaan informasi di Indonesia.

Selain uji publik ini, MaTA sebelumnya juga telah melakukan tracking terhadap para kandidat komisioner. Upaya ini dilakukan untuk mengawal proses seleksi calon komisioner KIA agar diisi oleh orang-orang yang tepat untuk meneruskan “pekerjaan rumah” yang belum terselesaikan dari periode pertama.

Hasil tracking kandidat dan uji publik ini nantinya, kata Amel, akan diserahkan kepada Komisi I DPRA sebagai menjadi bahan pertimbangan bagi DPRA dalam menentukan orang-orang tepat untuk mengisi jabatan Komisioner KIA periode 2016-2020.[]

Sumber: Serambi