Mendagri Didesak Keluarkan Izin Pemeriksaan 2 Anggota DPRA

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahyo Kumolo, didesak segera mengeluarkan izin pemeriksaan terhadap dua anggota DPRA yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana investasi Rp5 miliar di Perusahaan Pembangunan Daerah Lhokseumawe (PDPL) yang bersumber dari APBK 2013 bersama dua orang lainnya. Kedua anggota DPRA tersebut adalah MI dan AB.

“Kami sudah dapat informasi tentang penyidikan kasus itu ketika dilakukan penetapan empat tersangka. Jika jaksa sudah mengajukan surat permintaan izin, kami akan mendesak mendagri agar segera mengeluarkan izin pemeriksaan bagi kedua anggota DPRA yang menjadi tersangka,” kata Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan Indonesia Corruption Watch, Emerson Yuntho kepada Serambi, Senin (3/11).

Menurutnya, ICW akan segera mengajukan surat ke Mendagri supaya izin pemeriksaan terhadap kedua tersangka dapat dikeluarkan Mendagri, sehingga jaksa bisa menindaklanjuti kasus tersebut. “Sambil menunggu izin itu, kita berharap jaksa terus mencari bukti-bukti lain dalam kasus tersebut,” katanya.

Sebab, lanjut Emerson, dalam setiap kasus korupsi tidak tertutup kemungkinan tersangka bisa bertambah. “Sehingga penyidikan kasus tersebut tetap lanjut, apakah dengan memeriksa saksi-saksi yang lain dulu, yang pasti tidak hanya menunggu keluar izin tersebut. Kita akan tetap mengawal proses penanganan kasus ini,” janji Emerson.

Seperti diberitakan sebelumnya, penyidik Kejari Lhokseumawe menetapkan empat pengurus PDPL sebagai terrsangka dalam kasus dugaan korupsi dana investasi yang sebagian dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Keempat tersangka yaitu AB, MI, MF dan ZF. Dalam kasus itu, jaksa sudah memeriksa 27 saksi dan sekarang masih dalam pemberkasan.

Kajari Lhokseumawe, Mukhlis MH kepada Serambi, kemarin menyebutkan, sambil merampungkan berkas, pihaknya juga terus mengumpulkan dokumen untuk diajukan ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh. Sebab, menurutnya, hasil audit juga menjadi bagian dalam berkas tersebut. Sedangkan untuk tersangka, tambah Mukhlis, sampai sekarang belum ada tambahan. Sebab, empat tersangka yang sudah ditetapkan itu belum bisa diperiksa karena belum ada izin.[jf/*]

Sumber: Serambinews.com